Breaking News:

Mendagri Apresiasi Pemkab Batanghari, Ini Sebabnya

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia mengapresiasi langkah Pemkab Batanghari atas pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah (Innkesda).

Penulis: A Musawira | Editor: Teguh Suprayitno
Tribunjambi/Musawira
Akmaludin Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupateb Batanghari. 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN-Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia mengapresiasi langkah Pemkab Batanghari atas pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah (Innkesda).

Hal itu tertuang dari surat Mentri Dalam Negeri dengan nomor 504/5193/keuda yang ditujukan kepada Bupati Batanghari.

Surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Mochamad Ardian N bersifat apresiasi kepada Pemerintah Daerah.

Dimana realisasi pembayaran innkesda Kabupaten Batanghari yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) anggaran 2020 dan refocusing 8 persen dari dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH) 2021 sebesar Rp 3.181.363.637.00 atau 63 persen dari alokasi Rp 5 miliar.

"Surat apresiasi dari Mendagri berdasarkan laporan realisasi anggaran innkesda Covid-19 pada awal Juni 2021. Dan sampai saat ini sudah ada tambahan pengajuan pencairan dari Dinas Kesehatan sebanyak dua kali berjumlah Rp1.5 miliar,” kata Akmaludin selaku Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupateb Batanghari, Selasa (24/8/2021).

Ia mengatakan jumlah penerima Innkesda ini pihaknya hanya menerima data dari Dinas Kesehatan. Dikatakan dia mengenai proses pencairan setiap bulannya hanya menunggu usulan dari Dinas Kesehatan.

“Karena kita belum tahu apakah mereka sudah melaksanakan tugas atau belum. Dari Bakeuda sifatnya menunggu soal teknis jumlah berapa orang dan siapa yang menerima itu berada di OPD terkait,” ujarnya.

Berdasarkan aturan dari Kementrian kesehatan dibayar setiap bulan sesuai Keputusan Mentri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/447/2020 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.

Insentif untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19 di rumah sakit dikatakan dia setinggi-tingginya bagi dokter spesialis Rp 15 juta, dokter umum dan gigi Rp 10 juta bidan dan perawar Rp 7.5 juta dan tenaga medis lainya Rp 5 juta.

“Namun kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, karena dalam hal ini diserahkan ke daerah masing-masing untuk memberikan batasan berapa yang dibayar,” pungkasnya.

Baca juga: Gubernur Jambi Ancam ASN yang Nekat Langgar Penyekatan PPKM di Kota Jambi

Baca juga: Tangani Covid-19, Wali Kota Sungai Penuh Minta Dinkes Koordinir RS dan Puskesmas

Baca juga: Kabupaten Batanghari Ikut Lakukan Penyekatan, Imbangi PPKM di Kota Jambi

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved