PPKM di Merangin
Merangin PPKM Level 4, Ini Penjelasan Wakil Ketua Satgas Covid-19 Jambi Brigjen TNI M Zulkifli
Terdapat tujuh kategori yang menyebabkan Kabupaten Merangin masuk dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Rahimin
lihat foto
Mengapa Merangin PPKM Level 4 ?, Ini Penjelasan Wakil Ketua Satgas Covid-19 Jambi, Brigjen TNI M Zulkifli
TRIBUNJAMBI.COM, BANGKO - Terdapat tujuh kategori yang menyebabkan Kabupaten Merangin masuk dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4.
Penjelasan itu disampaikan Wakil Ketua satgas Covid-19 Provinsi Jambi yang dijabat Komandan Korem 042/Gapu, Brigjen TNI M Zulkifli saat berkunjung ke Kabupaten Merangin, Jumat (13/8/2021).
"Ada tujuh kategori mengapa Merangin menjadi Level 4 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat," ujarnya.
Brigjen TNI M Zulkifli menyampaikan, masuknya Merangin ke PPPKM level 4 dipengaruhi tingginya angka kematian yang terkonfirmasi positif Covid-19.
Bahkan angka kematian di Bumi Tali Undang Tambang Teliti tersebut diungkapkan Brigjen Zulkifli lebih tinggi dibanding Provinsi Jambi sekitar 4 persen.
"Data kematian kita cukup tinggi. Dibandingkan data povinsi saja kita (Merangin) lebih tinggi. Data provinsi sekitar di angka 2.2 persen, sedangkan data Merangin sekitar 6.24 persen," ungkap Danrem 042/Gapu tersebut.
Kemudian yang menjadi pertimbangan pusat yakni tracing dari kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 sangat rendah. Hal itu juga akan mempengaruhi testing yang ditargetkan mencapai 5800 orang setiap harinya.
"Tracingnya rendah, testing juga menjadi rendah. Itu berkorelasi," ungkapnya.
Sementara berdasarkan anjuran, tracing harus dilakukan 1:15 orang. Artinya setiap satu orang yang terkonfirmasi maka sebanyak 15 orang setidaknya ditracing.
Selanjutnya, data sampel yang dikirim untuk dilakukan uji PCR menghasilkan positif rate nya mencapai 40 persen.
"Antara yang dikirim dengan yang positif itu 40 persen, itu menjadi sangat tinggi. WHO menyarankan hanya sekitar 5 persen, Merangin sekitar 40 persen," tambahnya.
Ditegaskan Danrem, hal itu harus menjadi perhatian bersama. Sebab akan berdampak status PPKM Merangin.
Namun jika hal itu dikatakan, maka konsekuensi akan besar terkait anggaran dan sumber daya yang akan dibutuhkan sangat besar. Mau tidak mau, hal itu harus dinaikkan.
Kemudian yang menjadi perhatian terkait penyediaan lokasi isolasi terpusat. Setelah lokasi itu disediakan, namun hanya ditempati beberapa orang maka itu dianggap tidak ada.
