Hamid Awaluddin Tanggapi Sumbangan Akidi Rp 2 Triliun : Pejabat tidak Berpikir dengan Akal Sehat

TRIBUNJAMBI.COM  - Heboh kabar adanya sumbangan dua Rp2 triliun menjadi yang kesekian kalinya pejabat publik tidak dapat berpikir dengan akal sehat.

Suasana batin rakyat kembali dilecehkan oleh nalar yang tidak sampai hati melihat warga sedang terhimpit ekonomi dampak pandemi Covid-19.

Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Prof Hamid Awaluddin, mengungkapkan hal tersebut saat berbincang dengan Tribun Network lewat ruang virtual, Selasa (3/8).

"Selain berulang, juga ada permasalahan lain kenapa harus diupacarakan dan harus melibatkan pejabat. Apakah itu pusat atau daerah. Dan itulah mengapa saya mengatakan ini pencederaan akal sehat pejabat kita," ucapnya di awal obrolan.

Hamid menyebuit pemasungan akal sehat para pejabat publik sudah kerap terjadi dan masih terus berulang hingga saat ini. "Anda mungkin masih segar ingat ketika seorang Menteri Agama (Said Agil Al-Munawar) berbicara di depan publik bahwa ada onggokan emas batangan di prasasti batu tulis yang bisa melunasi utang negara," tuturnya.

Menurut dia, statement tidak mencerminkan akal waras seharusnya tidak disampaikan ke khalayak ramai sehingga tidak membuat heboh.

Hamid menuturkan bahwa sangat tidak mungkin pada saat itu utang negara Republik Indonesia sebesar Rp1.500 triliun, seketika orang mengatakan tersimpan emas batangan di bawah tanah bisa dan bisa untuk melunasi utang negara.

Kemudian, ketika negara sedang mengalami bencana likuifaksi di Palu Sulawesi Tengah dan di Nusa Tenggara Barat, tiba-tiba muncul konglomerat mendeklarasikan aka membangun 1.500 unit rumah secara cuma-cuma.

"Sampai saat ini belum saya dengan berita janji konglomerat itu membangun rumah. Jadi buat saya ini semua mencederai akal sehat saya. Sebagai insan universitas saya agak terganggu secara spiritual," tuturnya.

Dia berujar kondisi batin rakyat di tengah himpitan pandemi Covid-19 tidak semestinya dimanfaatkan untuk menyebar kabar bohong apalagi sampai melibatkan pejabat publik.

Menurutnya Hamid, pejabat yang terlibat dalam kasus ini motifnya hanya satu yakni euforia ingin mengumandangkan kepada publik bahwa di terlibat segala ikhtiar meringankan beban rakyat.

"Bahwa terjadi deviasi itu sesuatu yang tidak diinginkan," imbuh eks Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut.

Berikut wawancara khusus Tribun Network bersama Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Prof Hamid Awaluddin:

Bisa Anda cerita, ide menulis melecehkan daya nalar pejabat?

Idenya dari pengalaman empirik. Kalau melihat ke belakang sudah berapa kali terjadi pemasungan akal sehat para pejabat kita di Republik Indonesia. Mari kita lihat contoh mungkin Anda masih segar ingat ketika seorang Menteri Agama berbicara di depan publik bahwa ada onggokan emas batangan di prasasti batu tulis yang bisa melunasi utang negara.