Breaking News:

Berita Jambi

Hakim Akan Putus Praperadilan yang Diajukan Kepala BPPRD Kota Jambi Senin Mendatang

Praperadilan yang diajukan tersangka perkara dugaan pemotongan insentif di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi (BPPRD) Kota Jambi, Subhi

Penulis: Mareza Sutan AJ | Editor: Andreas Eko Prasetyo
TRIBUNJAMBI/MAREZA SUTAN
Hakim yang mengadili perkara praperadilan dugaan pemotongan insentif pada BPPRD Kota Jambi tahun 2017-2019 mengagendakan perkara selesai 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Praperadilan yang diajukan tersangka perkara dugaan pemotongan insentif di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi (BPPRD) Kota Jambi, Subhi, akan diputus Senin (19/7/2021) mendatang.

Putusan itu akan dibacakan hakim tunggal, Partono, yang mengadili perkara itu di Pengadilan Negeri Jambi.

Pada Jumat (16/7/2021) siang, hakim telah menerima kesimpulan yang dibuat secara tertulis oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara ini.

Sebelumnya, Subhi selaku Pemohon melalui kuasa hukumnya, Indra Cahaya mengajukan praperadilan usai ditetapkan sebagai tersangka perkara dugaan pemotongan insentif di BPPRD Kota Jambi tahun 2017-2019.

Baca juga: Komentar Menohok Fadli Zon dan Fahri Hamzah Usai Mahfud MD Komentari Sinetron Ikatan Cinta

Baca juga: 1.771 Warga Bungo Positif Corona, Namun yang Diakui Hanya 989

Baca juga: Usai Polisi Amankan Kurir Sabu yang Tabrak Kambing Warga, Pemilik Sabu Pun Ditetapkan Jadi DPO

Dalam permohonannya, pihaknya meminta hakim menyatakan penetapan tersangka dan pemanggilan tersangka tidak sah.

"Setelah kami pelajari dan cermati secara mendalam, kedua surat tersebut, baik Surat Penetapan Tersangka maupun Surat Panggilan sebagai Tersangka, terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang, terutama dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana yang telah kami uraikan dalam permohonan kami tersebut," jelas Indra Cahaya dalam permohonan yang dibacakan Senin (12/7/2021) lalu.

Menurutnya, penetapan tersangka mau pun pemanggilan tersangka harus sesuai dengan undang-undang, profesional, dan tidak melawan hukum.

Masih kata Indra, dalam dugaan kerugian negara yang disangkakan, belum ada satu pun auditor yang menyampaikan kerugian negara, sehingga semestinya belum dapat disimpulkan delik tindak pidana korupsi.

Untuk itu, dia memohon agar penetapan tersangka tanggal 17 Juni 2021 oleh Kejari dibatalkan, karena penetapan tersangka tidak sah berdasarkan hukum.

Selain itu, pihak pemohon juga meminta agar termohon merehabilitasi nama baik tersangka.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved