Breaking News:

Editorial

Menyoal Tambang Rakyat dan Pengendalian PETI

Polres Tebo, Sabtu (9/7) mengamankan lima gurandil atau pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang, Tebo.

Editor: Deddy Rachmawan
Tribunjambi/Wahyu
Penangkapan penambang emas ilegal di Sarolangun. 

KEPOLISIAN Resor (Polres) Tebo, Sabtu (9/7) mengamankan lima gurandil atau pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang, Tebo.

Beredar informasi sebagian pelaku merupakan anggota Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Tebo.

Organisasi yang kerap menyuarakan tuntutan dilegalkannya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Meskipun begitu Wakapolres Tebo menegaskan yang diamankan merupakan pelaku PETI, yang kedapatan sedang melakukan aksi ilegal.

Di Provinsi Jambi khususnya di Kabupaten Tebo belum ada izin WPR terutama untuk tambang emas.

Izin yang kerap disuarakan tidak hanya oleh pelaku penambangan, anggota dewan bahkan aparat keamanan. Pasalnya aktivitas PETI telah menyebabkan banyak bencana selama ini.

Namun, terkait WPR pun tidak semua pihak bersikap pro, di berbagai daerah termasuk Jambi penolakan WPR juga kerap diungkapkan berbagai kalangan, dari masyarakat, LSM hingga kepala daerah.

Menariknya, Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang baru dilantik telah menjadikan pembentukan WPR guna pengendalian aktivitas PETI sebagai satu dari 23 program unggulan Al Haris - Sani membangun Jambi.

Dengan tujuan mengendalikan aktivitas PETI, tentunya program ini perlu mendapat dukungan. Meski sudah direncanakan pembentukannya, bukan berarti melegalkan aktivitas tambang yang ada saat ini.

Mestinya semua pihak bersikap menahan diri dalam melanjutkan aktivitas tambang yang terus merusak lingkungan.

Ketegasan pihak keamanan dalam menertibkan seperti Polres Tebo ini diharapkan juga dilakukan di kabupaten lain yang marak aktivitas PETI.

Baca juga: Lebih dari Empat Bulan Buaya Kerap Menampakkan Diri ke Warga Sungai Saren Kuala Tungkal

Baca juga: Kompol Yudha Laksmana Pastikan di Tebo Belum Ada Izin Wilayah Pertambangan Rakyat

Baca juga: Lagi Nambang Emas, 5 Pelaku PETI di Rimbo Bujang Tebo Ditangkap Polisi

Jika ini dianggap sangat penting, tentunya perlu menjadi program prioritas di awal jabatan, di samping program penanggulangan Covid-19.

Dalam proses pembentukannya mengacu kepada aturan yang berlaku serta mendengarkan aspirasi berbagai pihak.

Tidak kalah penting, landasan pasal 33 ayat (3) UUD 45 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Jadi aktivitasnya tetap dalam pengawasan pemerintahan, ramah lingkungan, menjamin keselamatan pekerja dan memberi kontribusi kepada negara dan daerah seperti halnya pertambangan lainnya di Indonesia.(*)

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved