Breaking News:

Berita Sarolangun

Pemkab Sarolangun Minta Bantuan KPK Soal Aset Perumahan PNS yang Masih Menggantung

Sekda Sarolangun, Endang Abdul Naser mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, pihaknya meminta bantuan dari Komisi Pemberantasan

Penulis: Rifani Halim | Editor: Rian Aidilfi Afriandi

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Nasib kejelasan sertifikat tanah perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun masih belum diketahui alias menggantung.

Sekda Sarolangun, Endang Abdul Naser mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pihaknya meminta bantuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penyelesaiannya.

"Yang dibelakang kita sudah serahkan ke KPK untuk minta bantu, karena inikan bermasalah dengan pihak ketiga," kata Sekda, Beberapa waktu lalu.

Lanjutnya, pihaknya kini telah melayangkan surat kepada pihak ketiga yaitu Bank Muamalat untuk menyerahkan kembali sertifikat tersebut.

"Jadi kita sudah surati Bank Muamalat nya juga dan minta bantu ke KPK, jadi secara hukum itu harus diserahkan ke pemerintah daerah, itu aset negara dan tidak boleh digadai," katanya.

Sekda mengungkapkan, pihak Bank Muamalat masih enggan mengembalikan aset milik Pemerintah daerah itu.

"Bank Muamalat belum mau menyerahkan dan kita minta bantu dari KPK mendorongnya," ungkapnya.

Endang mengungkapkan, pengembalian tersebut mungkin masih terkendala oleh jumlah pinjaman yang masih belum dikembalikan, dengan jumlah hampir 20 milyar.

Untuk itu Pemkab Sarolangun meminta bantuan KPK untuk menyelesaikan, sebab hal dapat menyelesaikan aset saat ini.

Dia mempertegas, mengenai aset pemerintah yang tidak diperbolehkan digadai. Dia mengaku tidak dapat berkomentar banyak karena telah masuk kedalam ranah hukum.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved