Jaksa Agung Didesak Setelah Jaksa Pinangki Divonis Hanya 4 Tahun, Demokrat Beri Komentar Begini

Benny K Harman meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk memerintah Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus Pinangki agar mengajukan kasasi.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (30/9/2020). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding dan memangkas hukuman Jaksa Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara.

Vonis Jaksa Pinangki yang dianggap terlalu ringan itu menuai reaksi banyak pihak, termasuk elit politik.

Penasihat Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk memerintah Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus Pinangki Sirna Malasari agar mengajukan kasasi.

Menurutnya, jika hal itu tak dilakukan maka akan menjadi preseden buruk bagi dunia penegakan hukum di Indonesia.

Diketahui Jaksa Pinangki merupakan terdakwa dalam kasus pengurusan fatwa bebas MA untuk terpidana kasus cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra.

Pinangki menjabat sebagai Kepala Subbagian Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan ketika terlibat dalam perkara itu.

Sebelumnya pada Februari lalu, majelis hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Pinangki terbukti bersalah dalam perkara tersebut. Majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta kepada Pinangki.

Pinangki kemudian melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis hakim mengabulkan permohonan banding itu dan memangkas hukuman Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara.

"Jaksa Agung harusnya perintahkan JPU untuk segera ajukan banding (kasasi). Namun tidak ada jaminan hukumannya akan lebih tinggi atau lebih rendah," ujar Benny kepada KOMPAS TV, Selasa (6/7/2021).

Baca juga: Bukan Tambah Berat, Pengadilan DKI Jakarta Justru Ringankan Hukuman Jaksa Pinangki, ICW: Keterlaluan

Ia meminta Kejaksaan Agung menjelaskan secara rinci alasan tak mengajukan kasasi setelah melihat putusan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang lebih rendah dari putusan sebelumnya.

"Kita hargai putusan hakim dan kita hargai putusan JPU tidak banding (kasasi). Yang terpenting, perlu ada penjelasan kepada publik agar publik tahu alasannya, agar publik tidak membangun opini dan narasi sendiri akibat penjelasan yang minim," ujarnya.

Dikutip dari Kompas.com, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Riono Budisantoso mengatakan, alasan jaksa penuntut umum tidak mengajukan kasasi atas pemotongan hukuman Pinangki Sirna Malasari karena tuntutan telah dipenuhi dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Selain itu, tidak ada alasan untuk mengajukan permohonan kasasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

"JPU berpandangan bahwa tuntutan JPU telah dipenuhi dalam putusan pengadilan tinggi," ujar Riono saat dihubungi, Senin (5/7/2021).

Baca juga: Pasien Covid-19 di Indonesia Melonjak 352 Persen, Pemerintah Terpaksa Impor Tabung Oksigen

Berita ini telah tayang di Kompas.tv

BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved