PDI Perjuangan Tegas Menolak Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode, Tak Mau Konstitusi Dipermainkan

PDI Perjuangan Tegas Menolak Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode, Tak Mau Konstitusi Dipermainkan 

TRIBUNJAMBI.COM - Wacana jabatan presiden menjadi tiga periode, ditolak mentah-mentah oleh PDI Perjuangan.

Sebelumnya, satu kelompok relawan ingin Presiden Joko Widodo kembali maju pada Pilpres 2024.

Yakni, Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 dan memiliki kantor sekretariat di kawasan Jakarta Selatan.

Jokpro 2024 memiliki kantor sekretariat di kawasan Jakarta Selatan.

Jokowi diwacanakan maju di Pilpres 2024 berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Tapi, lembaga Saiful Mudjani Research and Consulting (SMRC) mengeluarkan hasil survei, jika mayoritas responden menolak wacana pencalonan kembali Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sementara, hasil survei responden menolak wacana pencalonan kembali Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dikatakan Direktur Komunikasi SMRC Ade Armando.

PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Jokowi dua periode di pilpres, menolak wacana tersebut.

Hal itu dikaakan Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah.

Ahmad Basarah mengatakan, partainya menolak wacana mengubah masa jabatan presiden menjadi maksimal tiga periode.

"Gagasan tentang masa jabatan presiden menjadi tiga periode, jelas jauh dari pandangan dan sikap politik, baik kami di MPR termasuk juga kami di PDI Perjuangan," katanya dalam acara rilis survei SMRC, Minggu (20/6/2021).

Dikatakan Ahmad Basarah, Jokowi berkali-kali menyatakan menolak wacana tersebut dan tidak pernah berpikir menjadi presiden selama tiga periode.

Jokowi, kata Ahmad Basarah, juga menyebut bahwa orang-orang yang menggulirkan wacana presiden tiga periode itu cari muka, ingin menampar muka Jokowi, dan ingin menjerumuskan Jokowi.

Wakil Ketua MPR itu menjelaskan, perubahan konstitusi semestinya tidak ditujukan untuk kepentingan orang per orang.

Tapi, untuk kepentingan yang lebih besar.

"Saya kira tidak eloklah bahwa konstitusi kita mau dipermainkan hanya untuk kepentingan orang per orang saja," kata Ahmad Basarah.

Menurut Ahmad Basarah, PDI Perjuanan tegas menolak apabila amendemen UUD 1945 mengubah ketentuan pemilihan presiden, dari dipilih langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh MPR.

"Kalau ada agenda itu, secara tegas PDI Perjuangan menarik diri dari agenda tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Jok-Pro 2024 Timothy Ivan Triyono mengatakan, komunitas ini terbentuk untuk mencegah polarisasi ekstrem di Indonesia pasca-pilpres sebelumnya.

Ivan bilang, untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali di Pilpres selanjutnya, maka komunitas menginginkan Jokowi Prabowo maju berpasangan dalam Pilpres 2024.

Baca juga: Mayor LB Moerdani Berani Menolak Permintaan Presiden Soekarno, Lebih Memilih Pramugari Garuda

Baca juga: KABAR TERBARU, Vaksin Sinovac Boleh Diberikan ke Anak Usia Lebih dari 3 Tahun

Baca juga: Ade Armando: Hasil Survei Hampir Seluruh Responden Menolak Wacana Jokowi Maju Lagi di Pilpres 2024

"Sepertinya Jokpro itu sangat efisien untuk mencegah polarisasi ekstrim di Indonesia. Alasan utamanya adalah kami lelah dengan adanya Cebong dan Kampret. Kami lelah dengan adanya pembelahan di masyarakat," ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (18/6/2021).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, PDI-P: Konstitusi Kita Mau Dipermainkan