Dicecar Komnas HAM Pimpinan KPK Ini Justru Ngaku Tidak Tahu Siapa Pengagas TWK
Komnas HAM ikut turun tangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pimpinan KPK.
Dicecar Komnas HAM Pimpinan KPK Ini Justru Ngaku Tidak Tahu Siapa Pengagas TWK
TRIBUNJAMBI.COM-Polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) terus bergulir dan jadi perhatian publik.
Bahkan kini Komnas HAM ikut turun tangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pimpinan KPK.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron hari ini memenuhi panggilan Komnas HAM.
Namun ia tidak bisa menjelaskan mengenai siapa penggagas ide pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Hal itu diungkapkan Komisioner Komnas HAM Choirul Anam saat memberikan keterangan setelah pemeriksaan terhadap Ghufron, Kamis (17/6/2021).
Baca juga: Novel Baswedan Cs Desak KPK Jujur Soal Hasil TWK, 8 Poin Ini Minta Diumumkan
Baca juga: Tak Hanya Ronaldo Maradona, Polwan Cantik Ini Juga Jago Bongkar Kasus Narkoba Kelas Kakap
Diketahui Nurul Gufron diperiksa Komnas HAM sejak pukul 10.00 hingga 15.00 WIB.
“Siapa yang mengeluarkan ide, inisiatif siapa, karena bukan beliau ya beliau tidak bisa menjawab,” ujar Anam, dikutip dari tayangan Kompas TV, Kamis.
Menurut Anam, Ghufron juga tidak bisa menjawab dua pertanyaan lain
Pertama, tentang pengambilan kebijakan di level atas terkait TWK. Kedua, terkait dengan intensitas pertemuan antara pihak dalam pelaksanaan tes tersebut.
“Terkait pengambilan kebijakan di level atas yang itu kita telusuri apakah ini wilayah kolektif kolegial, ternyata Pak Ghufron tidak tahu. Ya maka dari itu harus orang-orang tersebut yang masuk dalam konstruksi peristiwa itu yang menjelaskan,” jelas Anam.

“Intensitas pertemuan itu tidak bisa dijawab karena memang bukan Pak Nurul Ghufron,” sambungnya.
Oleh sebab itu, Anam berharap empat pimpinan lainnya dan Sekjen KPK bisa memberikan keterangan kepada Komnas HAM.
Hal itu diperlukan karena ada pertanyaan yang tidak bisa diwakilkan jawabannya. Terutama terkait dengan peran masing-masing individu dalam pelaksanaan TWK.
"Kami memberi kesempatan pada Pimpinan yang lain agar mau datang ke Komnas HAM untuk memberikan klarifikasi soal apa yang mau didalami oleh Komnas HAM,” ucapnya.