Breaking News:

Berita Batanghari

Pemkab Batanghari Siapkan Rp 70 Miliar untuk TPP ASN, Tahun Ini Hanya Dibayar Enam Bulan

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Batanghari, M Azan mengatakan sesuai instruksi Bupati Batanghari, pihaknya lakukan sosialisasi Perbup Nomor 29 Tah

tribunjambi/musawira
Kepala Bakeuda Batanghari, M Azan. 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Pemerintah Kabupaten Batanghari menyampaikan kabar gembira bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasalnya, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) daerah mengalami kenaikan hampir 70 persen.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Batanghari, M Azan mengatakan sesuai instruksi Bupati Batanghari, pihaknya lakukan sosialisasi Perbup Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berkenaan dengan regulasi atau aturan-aturan masuk, pulang dan istirahat kerja pegawai.

Lanjutnya, semua aturan dalam Perbup 29 tersebut tidak terlepas dari Pasal-pasal dalam PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perlakuan TPP tahun anggaran 2021 harus lebih selektif, harus lebih disiplin sesuai PP yang dimaksud.

"Sesuai instruksi Bupati Batanghari, TPP ASN Kabupaten Batanghari anggaran 2021 mengalami kenaikan secara pagu," ucap M Azan selaku Sekda Batanghari, Selasa (8/6/2021).

Menurut Azan, Pemkab Batanghari memberikan kenaikan TPP ASN tak cuma-cuma, tentu bersyarat, yakni berkenaan dengan kepatuhan. Intinya absen patuh tanpa ada pengurangan lain yang menyebabkan regulasi berkurang.

"Semua OPD tanpa terkecuali hadir semua. Meski begitu, ada Kepala OPD hadir langsung, ada juga yang mewakili, namun sesuai absensi, 39 OPD hadir semua ditambah para Asisten," ujarnya.

Penerimaan TPP ASN anggaran 2021 cuma enam bulan. Walaupun cuma enam bulan TPP, kata dia, nominal yang diterima hampir menutupi satu tahun TPP ASN.

"Dalam artian begini, misalnya Kepala Bakeuda menerima TPP Rp5 juta, maka kenaikan TPP hampir 70 persen. Artinya besaran TPP Kepala Bakeuda mencapai Rp8 juta," ucapnya.

Selisih TPP Kepala Bakeuda Rp3 juta setiap bulan itu, kata Azan hampir menutupi satu tahun anggaran. Pencairan kenaikan TPP mulai berlaku Juni hingga Desember 2021. Hal ini karena absen si kepo mulai aktif Juni sampai akhir tahun menjelang anggaran berakhir.

Halaman
12
Penulis: A Musawira
Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved