Rencana Menhan Beli Alutsista Rp 1.750 Triliun Bocor, DPR Minta Prabowo Jelaskan

Rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) senilai Rp 1.750 triliun jadi sorotan

Editor: Teguh Suprayitno
ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI/Kompas.com
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) bersama Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono (kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). Rapat kerja tersebut membahas pengembangan kekuatan TNI, kapabilitas Bakamla, serta penguatan diplomasi di wilayah perairan Natuna. 

Selain itu, ia juga menyatakan bahwa pembiayaan yang dibutuhkan dari skema peminjaman luar negeri masih dalam pembahasan.

Nantinya, nilanya dipastikan tidak akan membebani APBN. Artinya, tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

Menurut dia, pinjaman yang kemungkinan akan diberikan oleh beberapa negara ini diberikan dalam tenor yang panjang dan bunga sangat kecil.

Selain itu, proses pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemenhan yang setiap tahun sudah dialokasikan di APBN.

Asumsinya adalah alokasi anggaran Kemenhan di APBN konsisten sekitar 0,8 persen dari PDB selama 25 tahun ke depan

"Semua formula di atas yang masih dalam proses pembahasan bersama para pihak yang terkait. Bukan konsep yang sudah jadi dan siap diimplementasikan," kata dia.

Dalam memenuhi kebutuhan modernisasi alutsista, pemerintah membutuhkan dana sebesar 124.995.000.000 dollar AS. Jumlah itu setara Rp 1,7 kuadriliun.

Sudah tua

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyatakan bahwa modernisasi alutsista merupakan kebutuhan yang sangat mendesak karena banyaknya alutsista yang sudah tua.

Selain itu, alutsista yang modern juga dibutuhkan untuk menghadapi dinamika strategis yang berkembang cepat.

Ilustrasi Pesawat tempur TNI AU
Ilustrasi Pesawat tempur TNI AU (photo : TribunNews)

"Sebagaimana diketahui, banyak alutsista kita sudah tua, sudah saatnya memang mendesak untuk diganti, kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting," kata Prabowo di DPR, Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Klaim tak ada kontrak

Dalam rencana pengadaan besar-besaran ini, Kemenhan diduga melibatkan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI).

Nama PT TMI muncul kali pertama disampaikan Pengamat Militer Connie Rahakundini.

Corporate Secretary PT TMI, Wicaksono Aji menyebut PT TMI diisi para ahli alutsista berteknologi canggih, elektronika, hingga teknokrat yang mempelajari dan alih teknologi (ToT).

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved