Rencana Menhan Beli Alutsista Rp 1.750 Triliun Bocor, DPR Minta Prabowo Jelaskan

Rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) senilai Rp 1.750 triliun jadi sorotan

Editor: Teguh Suprayitno
ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI/Kompas.com
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) bersama Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono (kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). Rapat kerja tersebut membahas pengembangan kekuatan TNI, kapabilitas Bakamla, serta penguatan diplomasi di wilayah perairan Natuna. 

Rencana Menhan Beli Alutsista Rp 1.750 Triliun Bocor, Penjelasan Prabowo Penting

TRIBUNJAMBI.COM - Rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) senilai Rp 1,7 kadriliun atau setara Rp 1.750 triliun tengah jadi soroton usai bocor ke publik.

Nilai pengadaan fantastis tersebut tertera dalam dokumen Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Berdasarkan rancangan tersebut, pengadaan alutsista ini bisa dilakukan dengan skema peminjaan dana asing alias hutang.

Setelah jadi perhatian publik, Kemenhan membantah nilai pengadaan alutsista itu. Pihak Prabowo Subianto menyatakan bahwa pembahasan rancangan tersebut belum final.

"Raperpres adalah dokumen perencanaan dalam proses pembahasan dan pengujian mendalam, bukan dan belum menjadi keputusan final," kata Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Senin (31/5/2021).

Baca juga: Bukan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan Akan Jadi Lawan Berat Prabowo-Puan di Pilpres 2024

Baca juga: PDIP Tak Tinggal Diam Risma Dicaci Maki Amon Jobo, Bupati Alor Kini Dalam Masalah

Ia menyebut, dokumen perencanaan pertahanan tersebut merupakan bagian dari rahasia negara dan dokumen internal masih dalam pembahasan yang berlangsung.

Pihaknya pun menyesalkan ada pihak yang membocorkan dan menjadikan dokumen tersebut sebagai alat untuk mengembangkan kebencian dan gosip politik yang penuh dengan nuansa kecemburuan politik.

Kepada Prabowo, menurut Dahnil, Presiden Joko Widodo ingin ada kejelasan lima sampai dengan 25 tahun ke depan mengenai kepemilikan alpalhankam.

Berangkat dari itu, modernisasi alpalhankam menjadi sebuah keniscayaan.

Menhan Prabowo resmikan kapal selam TNI AL terbaru bernama Alugoro 405
Menhan Prabowo resmikan kapal selam TNI AL terbaru bernama Alugoro 405 (Kolase/Tribunjambi.com)

Terlebih, kondisi alpalhankam saat ini sudah tua. Bahkan, 60 persen alpalhankam di antaranya sudah sangat tua dan usang serta memprihatinkan.

"Oleh sebab itu, Kementerian Pertahanan mengajukan sebuah formula modernisasi alpahankam melalui reorganisir belanja dan pembiayaan alpalhankam," ucap Dahnil.

Rencananya, reorganisasi belanja dan pembiayaan alpalhankam ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui mekanisme belanja lima rencana stretagis (renstra) yang dibelanjakan pada satu renstra pertama, yaitu 2020-2024.

Dengan demikian, postur pertahanan ideal Indonesia bisa tercapai pada 2025 atau 2026 dengan harapan postur ideal tersebut bertahan sampai 2044.

Dengan formula ini, menurut dia, pada 2044 akan dimulai pembelanjaan baru untuk 25 tahun ke depan.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved