KPK Berada di Titik Nadir, PKS: Orang Berintegritas Dianggap Sebagai Taliban

KPK Berada di Titik Nadir, PKS: Orang Berintegritas Dianggap Sebagai Taliban

TRIBUNJAMBI.COM -Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman ikut mengomentari pemberhentian pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menilai saat ini KPK tengah berada di titik nadir imbas diberhentikannya 51 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Sohibul menyayangkan keputusan pemberhentian 51 orang pegawai KPK yang dianggap tidak mempunyai komitmen dan pengetahuan kebangsaan yang baik.

"Pada dasarnya KPK sekarang berada di titik nadir yang kewenangannya sudah tidak extra ordinary, kemudian orang yang berintegritas dibenturkan dengan permasalahan kebangsaan, dianggap sebagai Taliban," ujar Sohibul dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/5/2021).

Baca juga: Apa Tujuan Firli Bahuri Sebenarnya Buat List Pegawai KPK yang Diwaspadai, Ini Pengakuan Nurul Gufron

Baca juga: Jawaban Menohok Demokrat Usai Disindir Hasto PDIP: Kemiskinan Meningkat Malah Sibuk Pilpres 2024

Sohibul justru mempertanyakan nasionalisme seperti apa yang dicari oleh KPK apabila pegawai yang berintegritas dianggap tidak nasionalis dan justru disingkirkan dari KPK.

"Yang kita inginkan nasionalisme yang berintegritas dan profesional, kalau seperti ini kita ingin membangun nasionalisme yang koruptif, tidak apa-apa korupsi yang penting teriak saya Pancasila," kata Sohibul Iman.

Sohibul juga menyinggung sikap Presiden Joko Widodo yang sempat menyatakan tidak setuju 75 pegawai KPK diberhentikan tapi kenyatananya 51 di antaranya tetap diberhentikan.

Sementara, di sisi lain, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeklaim pemberhentian itu sudah sesuai dengan arahan Jokowi.

"Jadi kita melihat apa yang dsampaikan pak Jokowi semata-mata hanya lip service, kenyataan dilapangan berbeda," kata dia.

KPK dan BKN sebelumnya telah mengungumkan, 51 pegawai KPK yang tidak lolos TWK akan diberhentikan.

Keputusan ini diambil berdasarkan rapat koordinasi yang dihadiri oleh pimpinan KPK, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, Badan Kepegawaian Nasionl (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sementara itu, 24 pegawai lainnya akan mendapat pendidikan wawasan kebangsaan agar bisa menjadi ASN meski masih ada potensi diberhentikan jika tidak lolos.

"Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memberikan keterangan pers, dikutip dari siaran Kompas TV, Selasa (25/5/2021).

Padahal sebelumnya, Jokowi telah meminta agar asesmen TWK tidak dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK.

"Saya sependapat dengan pertimbangan MK dalam putusan pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN," ungkap Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5/2021).