Moeldoko Rekomendasikan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Libatkan NU & Muhammadiyah, Ini Tujuannya

Kepala Staf Presiden Moeldoko meminta TWK sebagai bagian dari proses asesmen alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN), dibuat lebih

Editor: Rohmayana
Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda
Kepala Staf Presiden Moeldoko saat ditemui usai meninjau Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Depok, Jawa Barat, Selasa (20/4/2021). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Nasib pegawai KPK yang tidak lulus dalam ujian Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)  masih menjadi pertanyaan.

Kepala Staf Presiden Moeldoko meminta TWK sebagai bagian dari proses asesmen alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN), dibuat lebih baik.

Hal itu untuk menghindari polemik seperti yang terjadi sekarang ini.

"Mekanisme tes wawasan kebangsaan yang jadi perdebatan harus dipastikan disusun dengan lebih baik," kata Moeldoko dalam video yang diterima Tribunnews, Rabu (26/5/2021).

Pihaknya, kata Moeldoko, merekomendasikan adanya pelibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dalam asesmen TWK.

"KSP dalam hal ini merekomendasikan untuk juga melibatkan NU dan Muhammadiyah."

"Yang telah teruji mampu merajut simbol kebangsaan dan kebhinekaan Indonesia," ucapya.

Baca juga: Cerita Vera PSK Muda dari Bandung Pernah Diboking Tetangga & Sahabat Sendiri, Bisa Layani Long Time

Moeldoko mengatakan, TWK harus dilihat sebagai bentuk penguatan wawasan kebangsaan kepada setiap pegawai pemerintah.

Menurut Moeldoko, TWK sebagai proses alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya terjadi di KPK, melainkan di semua lembaga.

"Karena selama ini sudah berjalan dan tidak hanya ranah KPK saja, tetapi seluruh mereka yang berproses atas alih status menjadi ASN di semua lembaga.

"Sekali lagi bahwa ini sebenarnya sudah berlaku di semua lembaga," kata Moeldoko dalam video yang diterima Tribunnews, Rabu (26/5/2021).

Bahkan, kata Moeldoko, TWK tidak hanya diberlakukan di lembaga pemerintah, melainkan juga perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain itu, kata dia, persoalan adanya yang tidak lulus TWK, bukan hanya terjadi di KPK saja.

Menurut dia, pada lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) juga pernah muncul kejadian serupa.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved