Breaking News:

Berita Nasional

ICW Sebut Jokowi Dipermalukan Usai 51 Pegawai KPK Dipecat, Diminta Segera Ambil Sikap

Terkait 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipecat karena tak lulus asesmen TWK buat Indonesia Corruption Watch (ICW) menyorotinya.

Istimewa
Luhut Binsar Panjaitan bersama Presiden Joko Widodo. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Terkait 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipecat karena tak lulus asesmen TWK buat Indonesia Corruption Watch (ICW) menyorotinya.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana turut menyikapi terkait putusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memecat 51 dari 75 pegawai KPK yang tak lulus asesmen TWK untuk alih status menjadi ASN.

Dalam pernyataannya Kurnia itu, meminta kepada Dewan Pengawas KPK untuk segera memanggil dan menyidangkan para pimpinan KPK termasuk Firli Bahuri selaku Ketua KPK.

ILUSTRASI. Pegawai KPK
ILUSTRASI. Pegawai KPK (KOMPAS.COM)

Hal itu disampaikan Kurnia saat konferensi pers secara virtual bersama YLBHI dan LBH Jakarta dengan tema 'Menyoal Penyingkiran 51 Pegawai KPK: Upaya Pembangkangan Perintah Presiden'.

"Dorongan dari ICW ada beberapa hal yang pertama karena laporan ini sudah masuk ke dewan pengawas, harusnya dewas meminta klarifikasi bahkan menyidang kan pimpinan KPK," ujar Kurnia, Rabu (26/5/2021).

Hal itu juga dikarenakan kata Kurnia usai kebijakan yang diambil oleh Firli Bahuri telah melanggar peraturan Dewan Pengawas Nomor 1 Tahun 2020.

"Itu sudah jelas sekali lima nilai dalam peraturan dewan pengawas nomor 1 tahun 2020 itu dilanggar mulai dari nilai Integritas, Sinergi, Keadilan, Profesional dan Kepemimpinan," kata Kurnia.

Baca juga: FAKTA Terbaru Pemecatan 51 Pegawai KPK, Novel Baswedan: TWK Hanya Alat untuk Menyingkirkan Kami

Baca juga: Firli Bahuri Cs Tetap Pecat 51 Pegawai KPK Meski Jokowi Bilang Begini, Pengamat: Ini Pembangkangan

Baca juga: Moeldoko Rekomendasikan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Libatkan NU & Muhammadiyah, Ini Tujuannya

Kendati begitu dirinya menyayangkan atas satu keputusan anggota Dewas KPK yang menurut Kurnia menyatakan diri menjadi juru bicara Pimpinan KPK.

Anggota Dewas yang dimaksud yakni Profesor Indrianto yang malah membenarkan adanya Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tersebut yang dinilainya absurd atau tidak jelas.

"Ini harusnya segera ditindaklanjuti untuk menjadikan lembaga dewas itu benar-benar adil, objektif dan menjadi menilai atau mengevaluasi kinerja dari pimpinan KPK," ujar Kurnia.

Desakkan kedua yang dilayangkan oleh ICW melalui Kurnia yakni untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dirinya juga mendesak Presiden Jokowi untuk mengambil sikap dan menegur kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan pimpinan KPK.

Mengingat kata Kurnia soal kedudukan Presiden merupakan pemimpin tertinggi ASN dan selaku pihak eksekutif yang membawahi KPK.

"Dalam konteks pasal 3 undang-undang KPK harusnya (Presiden Jokowi) menegur kepala Badan Kepegawaian Negara dan pimpinan KPK," ujarnya.

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo (KOMPAS/WISNU WIDIANTORO)

Baca juga: Materi Tes CPNS 2021 - Sejarah dan Perubahan Amandemen UUD 1945

Baca juga: Promo Indomaret Hari Ini 26 Mei 2021 Terbaru Super Hemat Promo Heboh dan Product of The Week

Baca juga: Prajurit Kopassus Ini Bisa Kaya Mendadak saat Temukan Peti Uang, Benny: Tinggalkan, Nanti Kamu Mati!

Teguran itu perlu dilakukan, sebab kata Kurnia, saat ini Presiden Jokowi juga seakan dipermalukan karena peraturannya yang menyatakan tidak boleh memberhentikan pegawai KPK disikapi lain oleh kepala BKN dan pimpinan KPK.

"Karena saya rasa ini sudah keterlaluan presiden seakan dipermalukan di depan seluruh masyarakat, presiden sudah mengeluarkan secara tegas bahwa tidak boleh ada pemberhentian tapi di balas oleh pimpinan KPK dan Kepala Badan Kepegawaian, dipaksa 51 pegawai itu diberikan tanda merah," pungkasnya.

Berita lainnya seputar KPK

SUMBER: TRIBUNNEWS

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved