FAKTA Terbaru Pemecatan 51 Pegawai KPK, Novel Baswedan: TWK Hanya Alat untuk Menyingkirkan Kami

Sebanyak 51 dari 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tersebut akan segera dipecat. Sementara 21 lainnya akan dibina.

Editor: Rohmayana
TRIBUNNEWS
Tanggapan Novel Baswedan soal 51 pegawai KPK yang sebentar lagi akan dipecat karena tak lolos TWK 

TRIBUNJAMBI.COM - Berbagai polimek soal 51 dari 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos kini sudah menemukan titik terang.

51 pegawai KPK yang tidak lolos tersebut akan dipecat.

Sementara sisanya, sebanyak 21 orang bakal mengikuti pembinaan lanjutan.

Keputusan itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Selasa (25/5/2021).

Menurut Alex, 51 orang yang bakal dipecat itu karena nilai tes mereka merah dan sudah tidak bisa diperbaiki lagi.

"Yang 51 orang, dari asesor, warnanya, dia bilang sudah merah dan tidak dimungkinkan dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor."

"Tentu tidak bergabung lagi dengan KPK," katanya di kantor BKN RI, Jakarta Timur, Selasa (25/5/2021), dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV.

Baca juga: Deretan Pria Indonesia yang Miliki Banyak Istri alias Poligami - Eyang Subur, Marsan Menikah 94 Kali

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Mawarta ungkap nasib dari 75 pegawainya yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). (Tangkapan Layar Youtube Kompas TV)

Keputusan pemecatan 51 pegawai KPK ini sontak menimbulkan polemik baru.

Dirangkum Tribunnews.com Rabu (26/5/2021), berikut rangkuman dari keputusan KPK yang memecat 51 pegawainya:

1. Detail Alasan KPK Pecat 51 Pegawai

Pemecatan terhadap 51 pegawai KPK diputuskan setelah KPK menggelar rapat dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan ada tiga klaster yang dipakai dalam penentuan kelulusan pegawai KPK dalam asesmen TWK.

Pertama adalah aspek pribadi, kedua adalah aspek pengaruh, dan ketiga adalah aspek PUNP atau Pancasila, UUD 1945 dan seluruh turunan peraturan perundang-undangannya, NKRI, serta pemerintah yang sah.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved