Jawaban Risma Soal Capres 2024: Aku Enggak Kepikiran, Enggak Punya Duit
Untuk diketahui, nama Tri Rismaharini diperhitungkan oleh publik sebagai capres potensial dari kalangan menteri di Kabinet Indonesia Maju.
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM - Sejumlah survei elektabilitas figur calon presiden (capres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 memunculkan Nama Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Menanggapi hal tersebut, Risma mengaku tak tertarik soal pencapresan.
Hal itu disampaikan Risma usai menghadiri rapat dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/5/2021).
"Aku enggak kepikir, aku enggak punya duit, dan aku enggak kepingin," kata Risma.
Baca juga: Gagal dalam Investasi, Pengemudi Tabrak Pejalan Kaki dengan Kecepatan 108 Kilometer Per-Jam
Baca juga: Promo Indomaret 24 Mei 2021 Ada Detergen dan Softener Diskon Rp 10 Ribu dan Ganier Rp 14 Ribuan
Baca juga: Jelang PSU, AJI Jambi Minta Jurnalis Taati Prinsip Kode Etik dan Bersikap Independen
Ia tak berbicara lebih jauh ketika dikonfirmasi mengenai ketertarikannya untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.
Untuk diketahui, nama Tri Rismaharini diperhitungkan oleh publik sebagai capres potensial dari kalangan menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Sebagai contoh, hasil survei yang dilakukan Akar Rumput Stratejik Konsulting (ARSC).
Risma memperoleh dukungan 7,69 persen.
Di atas Risma, terdapat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno yang memperoleh dukungan tertinggi dengan elektabilitas 25,26 persen.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di posisi kedua dengan dukungan 19,17 persen. Selanjutnya, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga dengan elektabilitas 9,79 persen.
Elektabilitas Risma juga bersinar berdasarkan hasil survei lembaga Puspoll Indonesia.
Pada simulasi 22 nama, Risma menempati urutan ketujuh dengan perolehan 2,6 persen.
Sementara itu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menempati urutan pertama dalam popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas.
Risma Engan Komentar
Risma yang merupakan politikus PDI Perjuangan enggan berkomentar terkait hubungan yang memanas antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan PDIP.
Pantauan Tribunnews.com, seraya terus berjalan meninggalkan kerumunan wartawan, Risma mengaku tak tahu menahu soal konflik tersebut.
"(Soal Pak Ganjar dengan PDIP bagaimana tanggapannya? - red) Nggak tahu aku, nggak tahu aku. Nggak tahu, nggak tahu," ujar Risma, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/5/2021).
Sebelumnya diberitakan, tidak diundangnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam acara PDI Perjuangan (PDIP) di Panti Marhaen, Kantor DPD PDIP Jateng, Kota Semarang, Sabtu (22/5/2021) menjadi sorotan.
Padahal seluruh kepala daerah, baik bupati dan wali kota serta wakil, yang merupakan kader PDI Perjuangan se-Jawa Tengah hadir dalam acara pengarahan yang diberikan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani.
Pengarahan tersebut dilakukan bertepatan dengan puncak rangkaian acara HUT ke-48 PDI Perjuangan.
Puan yang merupakan putri Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri ini memberi pengarahan kader untuk penguatan soliditas partai menuju Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024.
Tidak hanya kader dari eksekutif, kader dari legislatif dan struktur partai pun diundang.
Namun, dalam acara, tidak tampak Gubernur Jateng yang juga merupakan kader PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.
Dalam undangan yang tersebar, tertulis susunan acara atau agenda antara lain arahan Puan Maharani kepada seluruh kader partai Jateng secara tatap muka yang diikuti: DPR RI Jateng, DPD Jateng, DPRD Provinsi Jateng, kepala daerah, dan wakil kader se-Jateng.
Dalam akhiran tulisan peserta tatap muka tersebut, tertulis 'Kecuali Gubernur'.
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng, Bambang Wuryanto membenarkan semua kepala daerah di Jateng dari PDI Perjuangan diundang, kecuali gubernur.
Ia pun mengungkapkan alasan tidak diundangnya orang nomor satu di Jateng tersebut.
"Tidak diundang! (Ganjar) wis kemajon (kelewatan atau kebablasan). Yen kowe pinter, ojo keminter," kata Bambang Wuryanto, dalam pernyataan tertulis yang diterima Tribunjateng.com, Minggu (23/5/2021).
Menurutnya, DPD PDI Perjuangan Jateng berseberangan dengan sikap Ganjar Pranowo perihal langkah pencapresan di 2024.
Ia menyebut dengan terang-terangan, Ganjar terlalu berambisi maju dalam Pilpres 2024 sehingga meninggalkan norma kepartaian.
Karena perbedaan pendapat itu, Ganjar sebagai Gubernur Jateng tak diundang dalam kegiatan tersebut.
Padahal semua kepala daerah dan wakilnya dari partai berlambang kepala banteng itu hadir secara langsung.
Di satu sisi, belum ada instruksi dari Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.
Di sisi lain, itu tidak baik bagi keharmonisan partai yang wajib tegak lurus pada perintah Ketua Umum.
"Wis tak kode sik. Kok soyo mblandang, ya tak rodo atos (sudah saya kasih kode, tapi malah tambah kebablasan). Saya di-bully di medsos, ya bully saja. Saya tidak perlu jaga image saya,'' tegasnya.
Sumber : TRIBUNNEWS
