Breaking News:

Berita Jambi

Pertemuan KPK dan Pemprov Jambi, TPP Pegawai Diminta Ditinjau Ulang, Ada Kemungkinan Naik Lagi

“Hal ini karena adanya korelasi positif antara penghasilan dan TPP, makanya lebih baik TPP dioptimalkan agar potensi korupsi bisa ditekan,”

TRIBUNJAMBI/ZULKIFLI AZIS
Kepala Satgas 1 Korsupgah KPK wilayah 1 Sumatera Maruli Tua 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Di hari kedua giatnya di Pemprov Jambi, Selasa (20/4/2021) tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung melakukan pendalaman kelembagaan pencegahan korupsi.

Satu diantaranya, KPK menyampaikan agar ke depan tambahan penghasilan pegawai (TPP) PNS Pemprov Jambi, dihitung kembali.

“Hal ini karena adanya korelasi positif antara penghasilan dan TPP, makanya lebih baik TPP dioptimalkan agar potensi korupsi bisa ditekan,” kata Kepala Satgas 1 Korsupgah KPK wilayah 1 Sumatera, Maruli Tua.

Teknisnya untuk TPP, kata Maruli, ada proses evaluasi dan skoring jabatan di Biro Organisasi. Ini nantinya juga yang saling mengait antara Pemprov, kementerian dan kemampuan keuangan daerah.

Baca juga: Satgas KPK Temui Pj Gubernur Jambi Sampaikan Pesan Pimpinan Soal Korupsi

Baca juga: Ada Apa dengan Soal CPNS, Tjahjo Jamin Kerahasiaan Soal CPNS

“Diperlukan optimalisasi saja ke depan, tetapi untuk besaran kami harap bisa pemprov jambi lebih optimalkan, sehingga korelasi positif kesehjahteraan asn dan potensi korupsi,” tegasnya.

Untuk standar TPP sendiri, Maruli mengakui pengaturannya merujuk pada SK Mendagri terkait penghitungan TPP.

“Yang perlu ditekankan bukan saja besaran nominal, tapi kriteria pemberian TPP ini,” ucapnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan, pembahasan tersebut, merupakan wadah untuk menindaklanjuti dan membedah titik lemah dari temuan masa lalu apakah sudah ditindak lanjuti atau belum.

Baca juga: Dokter Mogok Kerja Minta TPP Naik, Sekda Muarojambi Bilang TPP Itu Bukan Hak Pegawai

Baca juga: Resmi Jalin Kerjasama yang Baik BPKAD dan Kejaksaan Muarojambi dalam Penertiban Aset Milik Daerah

Hal ini kata Sudirman, merupakan bagian semangat pencegahan korupsi sesuai dengan sambutan Pj Gubernur pada hari pertama kedatangan KPK.

Sedangkan sebelumnya menurut Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi, penghitungan TPP masih didasari pada pencairan ini merujuk pada Peraturan Gubernur nomor 5 tahun 2019.

Rujukan ini masih mengacu pada peraturan lama. Adapun untuk jumlah Besaran pembayaran kata Hambali tergantung masing-masing jabatan. Dengan rumusan Prestasi Kerja 60 persen dan 40 persen dari disiplin (perilaku kerja).(Tribunjambi.com/Zulkifli)

Baca juga: Edaran Terbaru Pemprov Jambi Terkait Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Covid-19

Baca juga: Dampak Covid-19, Penduduk Miskin Muarojambi Meningkat

Baca juga: 4 Minuman Khas Jambi Ini Terkenal Nikmat dan Banyak Khasiat, Jus Pinang Konsumsi Selagi Hangat

Penulis: Zulkipli
Editor: Deni Satria Budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved