Breaking News:

Berita Kota Jambi

Besaran TPP Pegawai di Pemprov Jambi Disoal, KPK Minta Pemda Hitung Ulang

Di hari kedua giatnya di Pemprov Janlmbi Selasa (20/4/2021) tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung melakukan pendalaman

TRIBUNJAMBI/ZULKIFLI AZIS
Kepala Satgas 1 Korsupgah KPK wilayah 1 Sumatera Maruli Tua 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Di hari kedua giatnya di Pemprov Janlmbi Selasa (20/4/2021) tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung melakukan pendalaman kelembagaan pencegahan korupsi. 

Satu diantara yang penting, KPK menyampaikan agar ke depan tambahan penghasilan pegawai (TPP) PNS Pemprov Jambi dihitung kembali.
 

 “Hal ini karena adanya korelasi positif antara pennghasilan dan TPP, makanya lebih baik TPP dioptimalkan agar potensi korupsi bisa ditekan,” kata Kepala Satgas 1 Korsupgah KPK wilayah 1 Sumatera Maruli Tua.

Teknisnya untuk TPP, kata Maruli ada proses evaluasi dan skoring jabatan di Biro Organisasi. Ini nantinya juga yang saling mengait antara Pemprov, Kementerian dan kemampuan keuangan daerah.

“Diperlukan optimalisasi saja ke depan, tetapi untuk besaran kami harap bisa pemprov jambi lebih optimalkan, sehingga korelasi positif  kesehjahteraan asn dan potensi korupsi,” tegasnya.

Untuk standar TPP sendiri, Maruli mengakui pengaturannya merujuk pada  SK Mendagri terkait penghitungan TPP. “Yang perlu ditekankan bukan saja besaran nominal tapi kriteria pemberian TPP ini,” ucapnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman setelah mengikuti pembahasan tersebut mengatakan, pada pembahasan ini merupakan wadah untuk menindaklanjuti dan membedah titik lemah dari temuan masalalu apakah sudah ditindak lanjuti atau belum. 

Ini merupakan bagian semangat pencegahan korupsi sesuai dengan sambutan Pj Gubernur pada hari pertama kedatangan KPK.

Sedangkan sebelumnya menurut Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi penghitungan TPP masih didasari pada Pencairan ini merujuk pada Peraturan Gubernur nomor 5 tahun 2019. Rujukan ini masih mengacu pada peraturan lama. Adapun untuk jumlah Besaran pembayaran kata Hambali tergantung masing-masing jabatan. Dengan rumusan Prestasi Kerja 60 persen dan 40 persen dari disiplin (perilaku kerja).

Baca juga: Vaksin Covid-19 Untuk SMA dan Sekolah Naungan Kemenag Sedang Dalam Proses

Baca juga: Vaksinasi Lansia di Kota Jambi Baru Mencapai 22 Persen, Kerentanan Jadi Kendala

Baca juga: Dianggap Drama Belaka hingga Setingan Nathalie Hapus Foto Sule di Akunnya, Denny Darko Bilang Ini

Penulis: Zulkipli
Editor: Nani Rachmaini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved