Breaking News:

Berita Merangin

Pajak Pendapatan Kelapa Sawit Capai Rp 400 Triliun, Syukur Ajak Gubernur & Bupati Minta Ini ke Pusat

Pajak pendapatan dari perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang mencapai Rp 400 triliun diharapkan dapat dibagikan ke daerah

tribunjambi/darwin sijabat
M Syukur, Anggota DPD RI dalam tatap muka sekaligus sosialisasi 4 pilar bersama awak media di Kabupaten Merangin, Kamis (8/4/2021). 

Pajak Pendapatan Kelapa Sawit Capai Rp 400 Triliun, Syukur Ajak Gubernur & Bupati Minta Ini ke Pusat 

TRIBUNJAMBI.COM, BANGKO - Pajak pendapatan dari perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang mencapai Rp 400 triliun diharapkan dapat dibagikan ke daerah guna membantu membenarkan infrastruktur.

Tergeraknya keinginan dana bagi hasil untuk daerah itu disampaikan M Syukur, Anggota DPD RI dalam tatap muka sekaligus sosialisasi 4 pilar bersama awak media di Kabupaten Merangin, Kamis (8/4/2021).

Keinginan itu lantaran besarnya pajak yang diterima oleh negara. Sementara daerah yang ditanami kelapa sawit itu tidak mendapatkan bagian.

Anggota MPR RI menyebutkan pajak pendapatan dari perkebunan sawit di Indonesia mencapai Rp 400 triliun.

Ia mengharapkan adanya dana bagi hasil dari perkebunan sawit tersebut. Sebab, menurutnya yang menjadi persoalan di daerah yakni masih berkecimpung pada infrastruktur jalan.

"Kalau Rp 400 triliun dibagi pola hasil dikembalikan ke daerah 10 persen atau 20 persen maka jalan jalan yang dilewati perkebunan sawit bisa selesai," ujarnya, Kamis (8/4/2021).

Untuk itu M Syukur menyampaikan dalam waktu dekat akan mengumpulkan gubernur dan bupati di Sumatera dan Kalimantan untuk mengajukan dana bagi hasil perkebunan kelapa sawit ke pemerintah pusat.

Pastikan Ada & Harga Stabil Jelang Ramadhan, Satgas Pangan Pemkot Sungai Penuh Turun ke Pasar

3 Kecamatan di Sarolangun Ini Paling Banyak Kasus Penyalahgunaan Narkotika

Buat Bayar Utang, Eks Pegawai KPK Gelapkan Barang Sitaan Emas 1,9 Kg, Polisi Lakukan Pemeriksaan

Ia mengakui, Pulau Sumatera dan Kalimantan merupakan daerah dengan perkebunan kelaparan sawit terluas di Indonesia. 

"Kita akan meminta ke presiden, pemerintah pusat dana bagi hasil perkebunan kelapa sawit," tambahnya. 

"Kita minta pola bagi hasil," sambungnya.

Sementara, berdasarkan data yang didapatkannya terkait kepemilikan kebun oleh masyarakat hanya empat persen. Sedangkan sisanya adalah perusahaan. (Tribunjambi.com/ Darwin Sijabat)

Penulis: Darwin Sijabat
Editor: Rahimin
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved