Breaking News:

Berita Kota Jambi

Ahli Sebut Data Kelompok Tani Penerima Asuransi yang Didaftarkan Terdakwa Fiktif 

Jaksa Penuntut Umum Kejari Batanghari hadirkan ahli dari BPKP Provinsi Jambi untuk dimintai keterangan mengenai perhitungan kerugian negara

tribunjambi/dedi nurdin
Ahli dari BPKP Jambi saat memberi keterangan dalam kasus korupsi Asuransi Usaha Tani Padi dengan terdakwa Emmy. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi, Selasa (6/4/2021) 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Jaksa Penuntut Umum Kejari Batanghari hadirkan ahli dari BPKP Provinsi Jambi untuk dimintai keterangan mengenai perhitungan kerugian negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) tahun 2019. terdakwa dalam kasus ini adalah Emmy, Warga Batanghari yang mengajukan bantuan. 

Syahrul Hidayat, Ahli bidang akutansi menerangkan mengenai perhitungan keruian negara dalam kasus ini. Ia menerangkan ada perbuatan melawan hukum pada pencarian klaim asuransi pada kegiatan usaha tani. Oleh Kelompok Tani Sungai Aur yang diajukan oleh terdakwa. 

Ahli menerangkan Metode penghitugan kerugian yang dilakukan dalam perkara inu ada tiga tahap dalam menghituhg kerugian negara. Pertama menghitung biaya pengeluaran yaitu biaya klaim, biaya pengukuran lahan. 

Menghitung pendapatan yang diterima berupa subsidi premi 40 persen ditambah pendapat premi 20 persen dibayar kelompok tani. "Kerugian negara poin utama dikurangani poin kedua," kata Syahrul ketika menjawab pertanyaan JPU Kejari Batanghari. 

Sehingga hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Provinsu Jambi, Kerugian negara sebesar 765 juta rupiah. Penghitungan kerugian ini dilakukan secara total lost. 

"Dasarnya karena dalam pelaksanaan audit menemukan beberapa penyimpangan dalam hal ini sehingga yang dibayarkan negara sesuai yang dibutuhkan dan uang itu saat diterima tidak dibagikan kepada petani," katanya. 

Bahkan Ahli saat melakukan verifikasi ke Desa dan menemui Kepala Desa Sungai Aur dan petani. Hasil verifikasi  tersebut kaya ahli memperoleh fakta bahwa menurut mantan kades di desa itu tidak ada kelompok tani bernama Sugai Aur. 

"Kelompok tani itu memang fiktif," kata Syahrul dalam keterangannya. 

Meski ada beberapa nama petani yang datanya dimasukkan dalam pengajuan klaim asuransi yang dicairkan melalui PT Jasindo, namun klaim asuransi yang seharusnya diterima petani tidak sesuai nilainya. 

"Dianggap kerugian negara karena kami menghitung biaya yang sudah dikeluarkan biaya klaim asuransi. Kelompok tani fiktif seharusnya tidak dibayarkan," katanya. 

Halaman
12
Penulis: Dedy Nurdin
Editor: Nani Rachmaini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved