Komnas HAM Buru-buru Temui Mahfud MD, Khawatir Ini Terjadi Jika KKB Papua Dianggap Teroris

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik khawatir dengan wacana mendefinisikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris.

Taufan mengatakan semua semestinya jujur menilai bahwa persoalan di Papua disebabkan beberapa persoalan yang sebetulnya berbeda dengan terorisme.

Pertama, katanya, sejak Papua menjadi bagian dari Indonesia melalui Pepera tahun 1969, sudah ada pihak di Papua yang menolak.

Kelompok tersebut menginginkan kemerdekaan Papua dan menjadikan Papua menjadi satu negara sendiri.

Masalah tuntutan politik untuk merdeka tersebut, kata dia, tidak bisa dipungkiri memang sudah ada lama meski Pepera yang hasilnya Papua adalah bagian dari wilayah Indonesia diakui internasional.

Kedua, lanjut Taufan, ada masalah ketimpangan kesejahteraan yang tinggi di Papua.

Meski memang tidak mudah memakmurkan Papua, namun perasaan diperlakukan tidak adil, diskriminatif selalu kuat di sana.

Sebagian pihak di Papua, lanjut dia, menjadikan alasan ketidakadilan ini sebagai dasar politik ingin merdeka dan memperkuat alasan politik tadi.

Ketiga, kata Taufan, masalah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama ini tidak ada penyelesaian hukum terhadap pelakunya.

Di atas semua itu, kata Taufan, pendekatan pemerintah Indonesia pada Papua memang kurang terintegrasi.

Pembanguan fisik memang gencar dilakukan untuk mengejar ketertinggalan di Papua, kata Taufan, namun pendekatan tersebut tidak dibarengi dengan pendekatan kultural yang bisa semakin mendekatkan pemerintah pusat dengan rakyat Papua.

Perasaan diperlakukan tidak adil, diskiriminatif, kata dia, tetap menguat di hati sebagian masyarakat Papua.

Pendekatan operasi keamanan juga tidak terbukti ampuh menyelesaikan masalah, kata Taufan karena OPM dan organisasi KKB lainnya justru menguat.

Baca juga: Tengah Malam Prajurit TNI Diberondong Tembakan, KKB Papua Menyerang dari Belakang, Satu Tewas

Dana Otsus yang sangat besar, kata dia, juga tidak terlalu banyak berdampak mengatasi ketertinggalan masyarakat Papua baik dibandingkan provinsi lain, juga di antara Orang Asli Papua dengan pendatang.

Untuk itu, kata dia, Pemerintah Daerah juga seharusnya ikut bertanggung jawab mengatasi masalah ini, namun kita tidak melihat peran yang signifikan dengan dana besar tadi.