KLB Partai Demokrat Ternyata Bisa Disahkan Kemenkumham, Ini Penjelasan Pakar Hukum

Berkas Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat kini sudah diserahkan ke Kemenkumham. Lantas apakah Ketua Umum versi pemilihan di KLB bisa disahkan?

Editor: Rohmayana
ist
Moeldoko Terpilih dan Ditetapkan Jadi Ketua Demokrat Versi KLB 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Berkas Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat kini sudah diserahkan ke Kemenkumham.

Lantas apakah Ketua Umum versi pemilihan di KLB bisa disahkan oleh pemerintah? 

Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad menilai, kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang bisa saja disahkan oleh Kemenkumham.

"KLB tersebut bisa disahkan, karena pada kongres Partai Demokrat (PD) di Jakarta 2020, ada hal-hal yang perlu direkonstruksi."

"Agar selaras dengan Undang-undang Partai Politik," kata Suparji lewat keterangan tertulis, Senin (22/3/2021).

Kata Suparji, substansi dalam AD/ART Partai Demokrat yang perlu direkonstruksi agar sesuai dengan UU Partai Politik, misalnya, dukungan untuk memberikan suara kepada ketua umum terpilih

"Surat dukungan tersebut kemudian diberikan oleh Ketua DPD/DPC, namun diduga pemberian surat dukungan tersebut dilakukan tidak secara demokratis," tuturnya.

Baca juga: SINYAL Demokrat Versi KLB Disahkan Pemerintah? Menkumham Minta Kubu Moeldoko Lengkapi Berkas

Dirinya beranggapan, hal itu tidak selaras dengan pasal 15 UU Parpol yang di dalamnya menerangkan kedaulatan partai politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD/ART.

Suparji lantas menyebutkan, AD/ART Partai Demokrat meletakkan forum kekuasaan tertinggi pada Majelis Tinggi Partai.

Kata dia, dalam aturan internal itu, KLB dapat diadakan atas persetujuan Majelis Tinggi, serta minimal dihadiri 2/3 DPD dan 1/2 DPC.

"Ini menunjukkan Majelis Tinggi Partai mengeliminasi hak pemilik suara dalam urusan dengan kongres dan kongres luar biasa."

"Karena kekuasaan dan kewenangan Ketua Majelis Tinggi Partai lebih tinggi dari Kongres/KLB atau lebih tinggi dari kehendak para pemilik suara," jelasnya.

Baca juga: Partai Demokrat Versi KLB Diberi Waktu Pemerintah 7 Hari untuk Lengkapi Berkas

Di akhir, dirinya menyatakan, jika ditinjau dari AD/ART Partai Demokrat 2020, memang KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara tidak sah.

Kendati demikian, ulasnya, jika AD/ART PD 2020 dikualifikasi tidak sesuai dengan kedaulatan anggota dan UU Parpol, maka Suparji mengatakan, AD/ART tersebut tidak dapat dijadikan batu uji untuk menilai legalitas KLB.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved