Breaking News:

Berita Tebo

Masyarakat Hukum Adat SAD Muara Kilis Terancam Adanya Rencana Tambang Batubara

Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo terancam dengan adanya rencana perusahaan tambang batubara

tribunjambi/hendro herlambang
SAD yang bermukim di Kabupaten Tebo  bersama Ketua Yayasan Orang Rimbo Kito (ORIK) Tebo, Ahmad Firdaus 

Masyarakat Hukum Adat SAD Muara Kilis Terancam Adanya Rencana Tambang Batubara

TRIBUNJAMBI.COM, MUARATEBO - Masyarakat Hukum Adat (MHA) Suku Anak Dalam (SAD) di 
Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo terancam dengan adanya rencana perusahaan tambang batubara yang bakal beroperasi di wilayah tersebut.

Hal ini disampaikan Ketua Yayasan Orang Rimbo Kito (ORIK) Tebo, Ahmad Firdaus.

Menurutnya, jika rencana kegiatan tambang tetap dilaksanakan bakal menghilangkan kawasan hidup MHA SAD di desa itu. 

Menurut informasi yang didapat kata Firdaus, kawasan yang selama ini menjadi ruang hidup MHA SAD sejak turun temurun masuk dalam area izin tambang.

Kronologi Kecelakaan Maut di Bajubang Laut, 2 Pemuda Tewas Setelah Motor Menabrak Pikap

BREAKING NEWS Sejumlah Dokter Spesialis di RSUD Daud Arif Kuala Tungkal Mogok Kerja

Anggota Polisi Gerebek Istrinya Sedang Tidur dengan Sekuriti di Hotel, Temukan Alat Kontrasepsi

Katanya, ada dua kelompok MHA SAD di lokasi atau area yang bakal dijadikan kawasan tamban. Yakni, kelompok Temenggung Apung dan kelompok Temenggung Tupang Besak. 

"Jika perusahaan tambang batubara itu jadi beroperasi, saya yakin bakal banyak menimbulkan konflik," kata Ahmad Firdaus, Jumat (19/3/2021).

Menurutnya, jika kawasan MHA SAD dua kelompok tersebut belum masuk data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) karena belum dilakukan pemetaan partisipatif.

Namun, secara sejarah mereka sudah ratusan tahun berada di wilayah itu, dan hal ini diakui oleh masyarakat desa Muara Kilis dan masyarakat desa sekitar.

Firdaus melanjutkan, ini juga diperkuat dengan Surat Keputusan Kepala Desa Muara Kilis Nomor : 05 Tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam Kelompok Temenggung Apung. 

Tidak hanya SAD, lanjut Firdaus, di area izin tambang tersebut sudah banyak pemukiman penduduk. Bahkan sudah ada 3 sekolah dasar dan satu sekolah alam di sana.

"Ada izin koperasi dan perhutanan sosial (HKM) juga di sana. Artinya ada tupang tindih izin di lokasi itu," kata Firdaus. 

Untuk itu, Firdaus minta kepada pihak terkait agar meninjau ulang izin perusahaan tambang tersebut. Dia menegaskan, jangan sampai gara-gara mempertahankan investasi justru menciptakan konflik berkepanjangan di Tebo, khususnya di desa Muara Kilis.

Harga Emas Antam Hari Ini 19 Maret 2021 Turun Jadi Rp 925000 per gram Harga Buyback Turun Rp 10000

Cikeas Mencekam, SBY Curhat AHY dan Demokrat di Ujung Tanduk Kebenaran Datangnya Sering Terlambat

Kronologi Maskas Pemuda Pancasila Dirusak Kopassus, Berawal dari Penganiayaan Perwira di Jalan

Sebelumnya, Kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tebo, Eko Putra minta agar tidak sembarangan mengeluarkan rekomendasi dokumem kelayakan lingkungan hidup di Tebo. 

"Tolong LH benar-benar mengkaji dampak lingkungan di Tebo. Bukan cuma perusahaan tambang batubara bara saja, tapi seluruh usaha yang ada di Tebo," katanya.(Tribunjambi/hendrosandi)

Penulis: HR Hendro Sandi
Editor: Rahimin
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved