KKB Papua Ngamuk tak Dapat Dana Desa buat Wakil Menteri Desa Geram : Sangat Tidak Pantas
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua kerap meresahkan masyarakat Papua dengan aksi teror yang dilakukan.
TRIBUNJAMBI.COM - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua kerap meresahkan masyarakat Papua dengan aksi teror yang dilakukan.
Baru-baru ini KKB Papua heboh dengan kekecewaan akibat tak mendapat alokasi Dana Desa.
Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigras, dan Daerah Tertinggal ( Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi menjawab pertanyaan KKB Papua yang kecewa karena tak mendapat dana desa.

Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi menyebut KKB Papua tak berhak mendapat dana desa.
"KKB tidak berhak menerima dana desa. Hanya warga yang berhak," ujarnya kepada Tribunnews, Minggu (14/3/2021).
Seperti dilansir dari kanal Tribunnews dalam artikel 'Wamendes PDTT: KKB Tidak Berhak Terima Dana Desa'
Budi Arie menyebutkan, Dana Desa digunakan untuk tugas prioritas nasional, ketahanan pangan, penanggulangan Covid-19, dan infrastruktur desa.
Di antaranya, Dana Desa di Ilambet, Ilaga, Puncak, Papua, digunakan untuk Posyandu sebesar Rp 64 juta.
Dana Desa di sana, lanjut Budi Arie, juga alokasinya bakal digunakan untuk pemeliharaan jalan sebesar Rp 50 juta dan rehabilitasi rumah sebesar Rp168 juta.
Kemudian dana desa itu peningkatan kapasitas perangkat desa sejumlah Rp 55 juta dan penanganan keadaan mendesak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Rp 504 juta.
Karena itu, ucap Budi Arie, mengaku kecewa dengan kejadian penyanderaan oleh KKB Papua tersebut.
Dirinya berharap aparat keamanan untuk menindak tegas apa yang dilakukan oleh KKB Papua.
"Sangat tidak pantas.
Dalam hal ini Aparat keamanan harus bertindak tegas. Ini persoalan hukum dan keamanan," ucap Budi Arie.