KKB Papua Ngamuk tak Dapat Dana Desa buat Wakil Menteri Desa Geram : Sangat Tidak Pantas

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua kerap meresahkan masyarakat Papua dengan aksi teror yang dilakukan.

Editor: Heri Prihartono
Kolase Tribunjambi.com (Sumber Foto AP/OPM dan shutterstock)
KKB Minta Dana Desa KKB Papua Ngamuk tak Dapat Dana Desa buat Wakil Menteri Desa Geram : Sangat Tidak Pantas 

TRIBUNJAMBI.COM - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua kerap meresahkan masyarakat Papua dengan aksi teror yang dilakukan.

Baru-baru ini KKB Papua heboh dengan kekecewaan akibat tak mendapat alokasi Dana Desa.

Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigras, dan Daerah Tertinggal ( Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi menjawab pertanyaan  KKB Papua yang kecewa karena tak mendapat dana desa.

Ilustrasi KKB Papua dan Pesawat Susi Air yang disandera
Ilustrasi KKB Papua dan Pesawat Susi Air yang disandera (Kolase foto Tribunnews/Kompas)

 Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi menyebut KKB Papua tak berhak mendapat dana desa.

"KKB tidak berhak menerima dana desa. Hanya warga yang berhak," ujarnya kepada Tribunnews, Minggu (14/3/2021).

Seperti dilansir dari kanal Tribunnews dalam artikel 'Wamendes PDTT: KKB Tidak Berhak Terima Dana Desa'

Budi Arie menyebutkan, Dana Desa digunakan untuk tugas prioritas nasional, ketahanan pangan, penanggulangan Covid-19, dan infrastruktur desa.

Di antaranya, Dana Desa di Ilambet, Ilaga, Puncak, Papua, digunakan untuk Posyandu sebesar Rp 64 juta.

Dana Desa di sana, lanjut Budi Arie, juga alokasinya bakal digunakan untuk pemeliharaan jalan sebesar Rp 50 juta dan rehabilitasi rumah sebesar Rp168 juta.

Kemudian dana desa itu peningkatan kapasitas perangkat desa sejumlah Rp 55 juta dan penanganan keadaan mendesak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Rp 504 juta.

Karena itu, ucap Budi Arie, mengaku kecewa dengan  kejadian penyanderaan oleh KKB Papua tersebut.

Dirinya berharap aparat keamanan untuk menindak tegas apa yang dilakukan oleh KKB Papua.

"Sangat tidak pantas.

Dalam hal ini Aparat keamanan harus bertindak tegas. Ini persoalan hukum dan keamanan," ucap Budi Arie.

SUMBER SURYA.CO.ID

Sumber: Surya
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved