Berita Batanghari

Mensos Gandeng Kemendagri Tinjau Warga SAD Agar Mudah Dapat Bansos, Tumenggung Minta Ini ke Risma

Hal itu bertujuan agar warga pedalaman atau Suku Anak Dalam (SAD) terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sekaligus padan dengan

Penulis: A Musawira | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Tribunjambi/Musa
Mensos Tri Rismaharini saat bersama warga SAD di Bathin XXIV. 

TRIBUNJAMBI.COM, BATANGHARI - Kementerian Sosial RI melakukan penataan data penerima bantuan sosial bagi warga pedalaman di Kabupaten Batanghari.

Hal itu bertujuan agar warga pedalaman atau Suku Anak Dalam (SAD) terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sekaligus padan dengan data Administrasi kependudukan (Aminduk).

Mentri Sosial RI, Tri Rismaharini (Risma) mengungkapkan masih banyak warga yang tidak memiliki identitas kependudukan.

Akibatnya, mereka yang tinggal dipedalaman tidak memperoleh berbagai program bantuan sosial (Bansos) terutama bagi warga Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Baca juga: VIDEO Siswa SMP Tewas di Sidoarjo, Ternyata Dihabisi Dua Tetangganya Sendiri

Baca juga: Ini Tiga Sosok Direksi Baru PDAM Tirta Mayang Kota Jambi

Baca juga: Pejabat Eselon III dan IV Muarojambi Belum Dilantik, Dalam Waktu Dekat Sekda akan Temui BKD

“Saat ini, masih ada warga yang belum mendapat hak sipil berupa identitas kependudukan yaitu gelandangan dan pengemis di perkotaan serta warga KAT di pedalaman Indonesia,” ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini saat meninjau perekaman data NIK-eKTP warga KAT-Suku Anak Dalam (SAD) di balai Desa Simpang Jelutih, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, Rabu (10/3/2021).

Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya Direktorat Jenderal Adminduk melakukan pendaftaran penduduk bagi kelompok rentan baik yang berada di perkotaan maupun perdesaan.

“Terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang baik dari Ditjen Adminduk Kemendagri, semoga terus berlanjut terhadap kelompok masyarakat rentan dan terpencil lainnya,” ucap Mensos.

Usai terintegrasi DTKS, maka warga KAT-SAD dapat terakses program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), serta program pemerintah yang lainnya.

“Berbagai paket bantuan yang diberikan kami hanya berupa bahan kontak atau pendekatan kepada KAT- SAD agar mereka berdaya dan mandiri,” kata Mensos.

Ke depan, berbagai paket bantuan akan diarahkan untuk upaya pemberdayaan secara berkelanjutan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

“Semua paket bantuan yang diberikan diarahkan untuk pemberdayaan dengan tujuan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka mandiri,” tandas Mensos.

Kunjungan Mensos diakhiri di Sungai Terap untuk bertemu langsung dengan warga KAT-SAD di permukiman asli mereka usai melalui jalanan hutan seperti off road.

“Ayo, siapa yang ingin jadi bapak tentara?, siapa yang ingin jadi bapak polisi?,” tanya Mensos kepada anak-anak warga SAD ditemani aktivis KKI-WARSI.

Selain itu, Mensos sempat berdialog dengan Temenggung Ngalembo yang minta agar bila bangun tempat tinggal bagi warga KAT-SAD tidak memakai atap seng.

“Kami minta Ibu Mensos agar bangunkan rumah bagi kami tidak dengan atap seng, karena Dewa kami tidak mau datang, ” pinta Temenggung Ngalembo, polos.

Sumber: Tribun Jambi
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved