Menko Polhukam Bantah Jokowi Dukung Moeldoko Kudeta AHY Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Sejumlah pengamat politik membuat analisa bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memberi restu kudeta di Partai Demokrat.

Pendapat ini muncul karena pemerintah tidak membubarkan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang digelar di Sibolangit, Sumatera Utara.

KLB Partai Demokrat yang berlangsung singkat pada Jumat lalu itu menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Moeldoko merupakan orang dekat Jokowi, mengingat posisinya yang strategis di pemerintahan, yakni sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Tudingan yang sama juga disampaikan oleh tokoh-tokoh politik Pro Agus Harimurti Yudhoyono.

Namun Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan membantah tudingan tersebut.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak dalam posisi mendukung Moeldoko mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat.

Dia mengatakan pemerintah tidak membubarkan KLB di Sibolangit itu karena merujuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Hal itu diungkapkan Mahfud dalam video Kemenko Polhukam, Minggu 7 Maret 2021.

Dijelasakannya, sikap pemerintah yang tidak membubarkan KLB tidak cuma terjadi kali ini saja, tapi juga di pemerintahan sebelumnya.

Pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, PKB mengalami dualisme, setelah Matori Abdul Jalil mengambil alih PKB dari Gus Dur.

Pada akhirnya Matori kalah dalam gugatan di Pengadilan.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PKB juga mengalami dualisme, yakni versi Gus Dur dan kubu Muhaimin Iskandar.

Pada saat itu SBY juga tidak membubarkan KLB yang diadakan PKB.

"Pak SBY tidak membubarkan KLB PKB, ada dua, dan berkali-kali forum," terang Mahfud MD.