Berita Nasional
SBY Sampai 'Turun Gunung', Moeldoko Coba Ambil Kuasa AHY di Partai Demokrat: Perbuatan Melawan Hukum
Hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Medan, Sumatera Utara memunculkan hasil Jenderal Purn Moeldoko sebagai Ketua Umum.
lihat foto
Bahkan AHY menyebut, dirinya berdiri tegap mewakili jutaan kader dan simpatisan Partai Demokrat di seluruh tanah air.
"Saya mewakili 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di 34 Provinsi, mewakili Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di 514 kabupaten/kota, juga ribuan anggota Fraksi Demokrat baik di pusat maupun daerah," kata AHY.
"Saya juga berdiri di sini karena telah mendapat mandat dan amanah dari seluruh kader yang memiliki hak suara yang sah yang telah diberikan di Konger yang sah, demokratis, dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM." ujarnya.
"Saya tegaskan tak ada dualisme kepengurusan Partai Demokrat. Saya, AHY, adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah."
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY dalam Konferensi Pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Wisma Proklamasi No.41, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).
AHY memberikan responsnya atas KLB yang berlangsung di Deliserdang itu dan menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai tersebut.
AHY menyebut acara itu diklaim sebagai KLB Demokrat itu ilegal.
Dia menegaskan mewakili seluruh kader Partai Demokrat.
"Terkait adanya kongres luar biasa atau KLB yang dilakukan secara ilegal, inkonstitusional, oleh sejumlah kader, mantan kader yang juga bersekongkol dan berkomplot dengan kader eksternal," ujar AHY.
"KLB ini secara akal sehat, saya tidak bisa menerima. Saya pastikan, kami akan melawan, karena kami punya hak dan kewajiban," kata AHY dalam Konferensi Pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Wisma Proklamasi No.41, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).
AHY menyebut tidak ada pemilik hak suara sah yang hadir di KLB.
"Kami punya data bahwa mayoritas pengurus daerah Demokrat ada di tempatnya masing-masing," ujar AHY.
Ia menambahkan, banyak di antara peserta KLB yang hadir karena paksaan, ancaman, dan imblan.
"Ini sangat merusak demokrasi di Indonesia, bukan hanya Partai Demokrat."
AHY dan SBY Belum Beri Keterangan
