KLB Partai Demokrat
Kader Partai Demokrat : Apa Jangan-jangan Ada Sosok KSP jadi Apartat Hukum Tutup Mata
Kader Partai Demokrat Umar Arsal angkat bicara terkait pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) yang berlangsung di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdan
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM - Pantauan www.tribun-medan.com, sebelum pembukaan kongres ini seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat dari seluruh wilayah Indonesia diabsen satu per satu.
Saat dilakukan absensi, perwakilan mulai dari provinsi Aceh, hingga ke provinsi Papua, terlihat hadir.
Kader Partai Demokrat Umar Arsal angkat bicara terkait pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) yang berlangsung di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
Baca juga: Polres Tanjabbar Tangguhkan Penahanan Seorang Tersangka Karhutla, Ini Alasannya
Baca juga: Sekda Provinsi Jambi Sudirman: Adendum Kontrak JBC Bisa Saja Dibahas Bersama
Baca juga: Hadiah Jutaan Rupiah, Tiga Mekanik Ahass Mendapat Predikat Terbaik oleh Sinsen
Ketua Harian DPP Partai Demokrat Politik dan Pemerintahan ini menilai KLB tersebut ilegal.
"Jelas-jelas (KLB) itu ilegal karena sudah melanggar aturan," kata Umar dalam keterangannya, Jumat (5/3/2021).
Umar Arsal lantas menyeret dugaan adanya permainan pemerintah.
Pemerintah, lanjut Umar, terkesan membiarkan KLB yang memicu kerumunan di masa Covid-19 tersebut tetap berlangsung.
"Seharunya pemerintah, tak lain aparat hukum turun tangan. Apalagi dimasa pandemi ini dapat menimbulkan kerumunan," katanya.
Dia sekaligus mempertanyakan legalitas para peserta KLB yang hadir di Sumatera Utara tersebut.
"Bagaimana mau melaksanakan kongres, kita juga enggak tahu pemilik (suara) dan pemilihnya siapa," tanya Umar.
Dia menduga aksi pembiaran Pemerintah terhadap pelaksanaan KLB karena adanya sosok Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
"Apa jangan-jangan ada sosok Kepala Sekertarat Presiden (KSP) Moeldoko jadi apartat hukum tutup mata," katanya.
Atas dasar itu Umar berharap agar ada keadilan dari pemerintah bagi Partai Demokrat.
"Saya hanya berharap adanya keadilan bagi pemerintah kepada Partai Demokrat. Kalau ini dibiarkan, dugaan pemerintah akan menyandra Partai Demokrat, jelas merusak demokrasi. Dan sengaja akan memunculakn dualime kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat," katanya.
Moeldoko terpilih jadi ketua umum dalam KLB
