Gibran Rakabuming Resmi Jadi Wali Kota Solo, Ini Dia Besaran Gaji yang Bakal Diterimanya Per Bulan

TRIBUNJAMBI.COM - Gibran Rakabuming Raka resmi diakui negara menjadi Wali Kota Solo seusai pengambilan sumpah di hadapan Gubernur Ganjar Pranowo.

Putra sulung presiden Jokowi mengulang sejarah sang ayah sebagai Wali Kota Solo.

Pengambilan sumpah dilakukan di Grha Paripurna DPRD Kota Solo, Jumat (26/2/2021).

Dalam pengambilan sumpah tersebut, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut didampingi waki wali kota, Teguh Prakosa.

Baca juga: Bupati Muaro Jambi Apresiasi & Resmikan PAUD Patra Serandi Bantuan Pertamina EP Asset 1 Jambi Field

Baca juga: Inul Daratista Unggah Soal Perselingkuhan, Sindir Ayus dan Nissa Sabyan? Dewi Perssik Komen Setuju

Pasca-dilantiknya Gibran Rakabuming, muncul pertanyaan: berapa gaji Wali Kota Solo?

Perlu diketahui, dulu wali kota dipilih oleh DPRD, namun seiring kebijakan pasca-reformasi dan otonomi daerah, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali.

Besaran Gaji

Dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com, Gaji wali kota diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daearh/Wakil Kepala Daerah/Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya.

Hingga saat ini, belum ada perubahan atas PP yang mengatur gaji kepala daerah di tingkat kabupaten/kota tersebut. PP tersebut merupakan revisi dari PP Nomor 9 Tahun 1980.

Artinya, sejak era Presiden Abdrurrahman Wahid, belum ada kenaikan gaji pokok kepala daerah.

Disebutkan di PP tersebut, gaji pokok kepala daerah setingkat wali kota ditetapkan sebesar Rp 2,1 juta per bulannya.

Sementara itu, gaji pokok seorang wakil wali kota ditetapkan sebesar Rp 1,8 juta per bulan. Meski terbilang kecil untuk gaji pokok seorang kepala daerah, wali kota masih menerima sejumlah tunjangan yang besarannya di atas gaji pokoknya.

"Selain gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 59 Tahun 2000.

Tunjangan wali kota

Salah satu bentuk tunjangan yang diterima pejabat setingkat wali kota yakni tunjangan jabatan yang diatur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Besaran tunjangan jabatan wali kota yaitu sebesar Rp 3,78 juta per bulan. Sementara tunjangan jabatan untuk wakil wali kota ditetapkan sebesar Rp 3,24 juta per bulan.

Tunjangan lain yang diterima seorang wali kota antara lain tunjangan beras, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan BPJS Kesehatan, dan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: Butuh Masukan Prajurit, Hasbi Ansori Kunjungi Kodim 0419/Tanjab

Biaya operasional

Namun selain tunjangan, kepala daerah juga mendapatkan biaya penunjang operasional bulanan.

Besaran tunjangan ini berbeda-beda setiap daerah, karena menyesuaikan dengaan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Tunjangan operasional wali kota mencapai di atas Rp 100 juta per bulan.

Namun yang perlu diketahui, tunjangan ini bersifat sebagai dana yang dialokasikan dari APBD untuk menunjang kegiatan operasional wali kota.

Tunjangan operasional ini diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Besarnya biaya penunjang operasional wali kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut:

-PAD sampai dengan Rp 5 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3 persen dari PAD

-PAD Rp 5 miliar sampai 10 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2 persen dari PAD

-PAD Rp 10 miliar sampai 20 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 250 juta dan paling tinggi sebesar 1,5 persen dari PAD

-PAD Rp 20 miliar sampai 50 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,8 persen dari PAD

-PAD Rp 50 miliar sampai 150 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,4 persen dari PAD

-PAD di atas Rp 150 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15 persen dari PAD

Misalnya, Kota Solo atau Surakarta memiliki PAD tahun 2019 sebesar sekitar Rp 2 triliun atau tepatnya Rp 2.012.861.148.959. Artinya, dana operasional Wali Kota Solo paling kecil sebesar Rp 600 juta dan paling tinggi Rp 3 miliar.

Biodata Gibran Rakabuming Raka, Dari Jualan Martabak Terjun ke Politik

Nama: Gibran Rakabuming Raka

Tempat Tanggal Lahir : Surakarta, 1 Oktober 1987 (Usia : 33 Tahun)

Riwayat Pendidikan :

SDN Mangkubumen Kidul Surakarta

SMPN 1 Surakarta

Orchird Park Secondary School

Management Development Institute of Singapore

University of Technology Insearch Sidney Australia

Pekerjaan : Wirausahawan

Riwayat Perusahaan :

Katering Chili Pari

Markobar Martabak Kotta Barat

Minuman Goola

Service Gadget iColor

Nama Istri : Selvy Ananda

Nama Anak :

Jan Ethes Srinarendra

La Lembah Manah

Tahukah anda?

- Ayah Gibran, Presiden Jokowi, memiliki perusahaan mebel yang dinamai dengan nama belakang Gibran, yakni CV Rakabu.

- Gibran menolak ketika Jokowi memintanya meneruskan usaha mebel, malah pilih mendirikan usaha katering.

- Meski badannya 'kerempeng', dalam sebuah wawancara bersama TribunSolo.com, Gibran mengaku olahraga yang paling disenanginya adalah Mixed Martial Arts, alias seni bela diri campuran. Gibran mengaku punya pelatih khusus yang datang ke rumahnya.

- Meski jadi anak Presiden, mobil yang kerap dipakai Gibran bukanlah mobil yang teramat mewah. Mobil sehari-hari Gibran adalah Mitsubishi Pajero Sport.

- Perjalanan Gibran menjadi Calon Wali Kota bisa dibilang sangat cepat. Ia baru mendaftar menjadi kader PDIP beberapa hari sebelum resmi mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota Solo via jalur parpol PDIP. Itulah mengapa, pencalonan Gibran sempat memantik kontroversi karena dianggap terlalu instan dan mulus. (*)

Baca juga: Edi Purwanto berharap Bupati yang Baru Dilantik Dapat Melaksanakan Visi Misi dan Janji Politik

Baca juga: Inilah Kota yang Paling Aman di Dunia Selama Pandemi Covid-19 Versi UNWTO