Berita Internasional
Gegara Arogansi Junta Militer Myanmar yang Blokir Sosmed Warganya, Facebook Beri 'Serangan Balasan'
Junta militer yang sebelumnya memblokir semua media sosial di negaranya kini mendapat balasan dari raksasa media sosial Facebook.
TRIBUNJAMBI.COM - Jadi sorotannya Myanmar karena pemerintahan sahnya dikudeta pihak militernya.
Arogansi junta militer Myanmar kini harus menghadapi benturan keras.
Junta militer yang sebelumnya memblokir semua media sosial di negaranya kini mendapat balasan dari raksasa media sosial Facebook.
Facebook pun mengambil langkah tegas, dimana junta militer Myanmar dilarang pula menggunakan facebook dan instagram dalam menginformasikan kegiatannya sampai kapanpun.
Baca juga: Inggris Hukum Enam Jenderal Pemimpin Kudeta Myanmar, Kini Hidupnya Kini Berubah Drastis
Baca juga: ANCAMAN AS Pada Dua Jenderal Myanmar Usai Aksi Kudeta yang Buat Heboh, Joe Biden Akan Kirim Pasukan?
Baca juga: Sebagai Bentuk Melawan Kudeta, Warga Myanmar Lakukan Ritual dan Menyantet Para Militer
Facebook pada Kamis (25/2) menyatakan telah melarang militer Myanmar menggunakan platform media sosial Facebook dan Instagram dengan segera, menyusul adaya demonstrasi selama berminggu-minggu setelah kudeta yang terjadi pad 1 Februari.
"Peristiwa sejak kudeta 1 Februari, termasuk kekerasan mematikan, telah memicu perlunya larangan ini," unggahan Facebook dalam sebuah posting di blog.
“Kami percaya risiko mengizinkan Tatmadaw (tentara Myanmar) di Facebook dan Instagram terlalu besar,” kata Facebook, seperti dikutip Reuters.

Militer itu merebut kekuasaan pada bulan Februari setelah menuduh adanya kecurangan dalam pemilu 8 November tahun lalu yang dimenangkan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, kini pemimpin resmi Myanmar yang dikudeta militernya.
Junta pun juga menahan Aung San Suu Kyi dan sebagian besar pimpinan NLD.
Setidaknya, dari tiga demonstrasi yang terjadi usai kudeta, satu polisi tewas dalam kekerasan saat demonstrasi.
Facebook, raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS) itu menyatakan, akan melarang semua "entitas komersial yang terkait dengan Tadmadaw (Angkatan Bersenjata Myanmar)" untuk beriklan di platform mereka.
Keputusan itu pun datang karena "pelanggaran hak asasi manusia yang sangat parah dan risiko yang jelas dari kekerasan yang diprakarsai oleh militer atas masa depan di Myanmar".
Baca juga: Syarat Permohonan dan Pengajuan Kompensasi Jika Cacat atau Meninggal Akibat Vaksin Covid-19
Baca juga: Tilang Elektronik, Penegakan Hukum Berbasis Elektronik
Baca juga: Inggris Hukum Enam Jenderal Pemimpin Kudeta Myanmar, Kini Hidupnya Kini Berubah Drastis
Serta, Facebook mencatat adanya sejarah militer yang berulang kali melanggar aturan Facebook, termasuk sejak kudeta.
Pemerintah militer Myanmar juga tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar akan adanya sikap Facebook tersebut.
Namun diketahui, masih ada upaya membangun kembali jaringan Facebook, banyak digunakan di Myanmar dan telah menjadi salah satu cara junta berkomunikasi dengan orang-orang, meskipun ada langkah resmi untuk melarang platform tersebut pada hari-hari awal kudeta.
Facebook dalam beberapa tahun terakhir juga telah terlibat dengan aktivis hak-hak sipil dan partai politik demokratis di Myanmar juga kerap melawan militer.
Setelah menghadapi berbagai kritik internasional karena gagal menahan kampanye kebencian online.
Pada 2018, Facebook juga melarang panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing, sekarang penguasa militer, serta 19 perwira dan organisasi senior lain menggunakan platformnya.
Facebook juga telah menghapus ratusan halaman dan akun yang dijalankan oleh anggota militer untuk perilaku tidak autentik yang terkoordinasi.

Menjelang pada pemilihan di bulan November, Facebook mengumumkan telah menghapus sebanyak 70 jaringan akun palsu dan halaman yang dioperasikan oleh anggota militer, yang mem-posting konten positif tentang tentara atau kritik terhadap Suu Kyi dan partainya.
Facebook juga mengungkapkan pada Kamis, ada upaya untuk untuk membangun kembali jaringan yang dijalankan oleh pihak militer yang sebelumnya telah dihapus.
Kini junta militer sedang menghadapi bumerang akan arogansinya itu di media sosial.(*)
Artikel ini telah tayang di SOSOK.ID
IKUTI KAMI DI INSTAGRAM:
NONTON VIDEO TERBARU KAMI DI YOUTUBE: