Penanganan Stunting, Pj Gubernur Jambi Dorong BKKBN Libatkan PKK

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Penjabat (Pj) Gubernur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni mengatakan, keberhasilan penurunan prevalensi stunting butuh keseriusan & komitmen pemerintah pusat - daerah dengan melibatkan kerja sama multisektor yang terintegrasi, sehingga generasi cerdas untuk mewujudkan Indonesia sehat dan maju dapat terwujud.

Ia menambahkan, kerjasama multisektor bisa juga dengan melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) untuk mendukung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menangani stunting. Mengingat salah satu pendekatan strategis menurunkan stunting adalah melalui keluarga.

"Saat ini angka kelahiran total/Total Fertility Rate (TFR) Provinsi Jambi Tahun 2020 sebesar 2,49 anak dengan target penurunan menjadi 2,23 anak dan angka tingkat kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) di Provinsi Jambi yang masih tinggi, sehingga dibutuhkan beberapa renstra yang tepat sasaran untuk penurunanan angka unmet need tersebut. Pada kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan beberapa arah kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan dan KB pada tahun ini," ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Tingkat Provinsi Jambi di aula Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Rabu (24/2/2021).

Baca juga: Promo Superindo Hari Ini 24 Februari 2021, Minyak Goreng 2L Rp22.290,

Baca juga: TERUNGKAP Sosok Peneror Amanda Manopo, Pengacara Akui Ancamannya Mengerikan, Sebut Soal Pembunuhan

Baca juga: Gejala Virus Corona Bisa Bertahan Sampai 6 Bulan, Peneliti: Bahkan Jika Anda seperti Tidak Sakit

Dalam rangka mengurangi prevalensi stunting di Indonesia, Pj Gubernur Jambi menyampaikan, Pemerintah melakukan intervensi, yaitu intervensi Gizi Spesifik dan Gizi Sensitif. Intervensi gizi sensitif ditujukan kepada anak dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan berkontribusi dalam penurunan stunting.

"Untuk Provinsi Jambi, dalam rentang waktu 2018 – 2021, sasaran keluarga terpapar 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebanyak 39.464 keluarga yang mempunyai baduta dan ibu hamil, sehingga diperlukan langkah penguatan program pembangunan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat," paparnya.

Dikatakan Pj Gubernur Jambi, terkait hal tersebut di atas, BKKBN harus menjadi motor utama untuk penanganan stunting.

"Kami laporkan dalam Rakorgub dengan Menteri PPN/Bappenas, Jambi sebagai provinsi kelima di Indonesia dengan prevalansi stunting terendah. Kami sudah memohon kepada Menteri PPN/Bappenas mestinya ada penghargaan khusus berupa Dana Insentif Daerah," ungkap Pj Gubernur Jambi.

Baca juga: Paru-paru Ashanty Disebut Dokter Ada Kabut Tipis, Anang Panik Saat Istrinya Bilang Sudah Tidak Kuat

Baca juga: Kriteria Cewek Idaman Fiki Naki Harus Seperti Dayana? Ini Penjelasan di Depan Tya Ariestya

Baca juga: Tribun Jambi Raih Gold Winner IPMA 2021 pada Ajang Awarding SPS Indonesia

Selain itu, Ibu Nunung, sapaan akrabnya mengatakan, kehadiran Bappeda Provinsi Jambi dalam Rakorda ini sangat baik. "Mengingat BKKBN tidak bisa mengintervensi perencanaan pembangunan daerah, namun dengan adanya sinergi dan koordinasi, peranan BKKBN bisa lebih maksimal," ujarnya.

Lebih lanjut ditambahkan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri tersebut, terkait stunting, dari 27,7 persen rata-rata nasional, angka stunting Provinsi Jambi di bawah rata-rata nasional.

"Dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, beberapa Bupati akan dilantik. Ini penting, kalau Bappeda tidak mengawal program stunting dalam RPJMD tak lama dilantik Kepala Daerah baru, ini mubazir karena Kemendagri sudah mengatur payung hukumnya," ujarnya.