Breaking News:

Mantan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi Dituntut 5 Tahun Penjara oleh KPK

Tuntutan dibacakan oleh Jaksa Penuntut KPK dalam persidangan yang digelar di PN Tipikor Jambi, Selasa (23/2/2021).

Tribunjambi/dedy nurdin
Sidang Tuntutan Cekman, Parlagutan dan Tadjudin Hasan di PN Tipikor Jambi. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Cekman, Parlagutan Nasution dan Tadjudin Hasan dituntut bersalah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi menerima suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018.

Tuntutan dibacakan oleh Jaksa Penuntut KPK dalam persidangan yang digelar di PN Tipikor Jambi, Selasa (23/2/2021).

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut KPK, ketiga mantan anggota DPRD Provinsi Jambi ini dituntut bersalah. Melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut.

Baca juga: Pemkab Tebo Siapkan Rp 5 Miliar untuk Penanganan Karhutla Melalui Dana Tanggap Darurat

Baca juga: Dua Jenis Pelaksana dan Tarif Parkir Ini Wajib Diketahui Masyarakat, Ini Kata Dishub Kota Jambi

Baca juga: Nurfaidah Guru Kreatif dari Jambi Manfaatkan TikTok Untuk Mengajar

Sebagai mana dalam dakwaan alternatif kedua. Yakni, Pasal 12 huruf a junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, junto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dalam surat tuntutan JPU KPK, Cekman selaku terdakwa I, Parlagutan selaku terdakwa II dan Tadjudin Hasan selaku terdakwa III dituntut dengan pidana penjara selama lima tahun.

"Serta pidana denda senilai 200 juta rupiah subsider 2 bulan penjara," ujar Jaksa Penuntut KPK membacakan tuntutannya dihadapan majelis hakim yang diketuai Morailam Purba.

Sementara untuk uang pengganti kerugian negara, untuk ketiga terdakwa dituntut berbeda.

Jaksa Penuntutan umum hanya membebankan uang pengganti terhadap dua terdakwa yakni Cekman dan Parlagutan.

Cekman dan Parlagutan dituntut membayar uang pengganti senilai Rp 50 juta.

Jika tidak dibayarkan dalam tempo satu bulan setelah putusan hakim memiliki kekuatan tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita untuk dilelang.

Dalam hal garta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama enam bulan.

Jaksa juga menuntut agar majelis hakim mencabut hak politik ketiga terdakwa selama lima tahun.

Hak politik ini berlaku terhitung setelah para terdakwa telah selesai menjalani masa hukuman pidana pokok. Selama sidang pembacaan tuntutan, ketiga terdakwa mengikuti sidang dari jaringan virtual dari Lapas Klas IIA Jambi.

Sementara di ruang persidangan, para terdakwa hanya diwakili oleh masing- masing penasehat hukumnya.

Penulis: Dedy Nurdin
Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved