Wawancara Ekslusif Kapolres Batanghari, Tangani Covid-19 dan Jalankan Tugas Pokok (Bagian I)

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan kasus di daerah, satu di antaranya Kabupaten Batanghari.

Tribunjambi.com melakukan wawancara bersama Kapolres Batanghari, AKBP Heru Ekwanto, S.I.K mengenai perkembangan kasus selama masa pandemi Covid-19 di sana. Isi wawancara itu dirangkum dalam kutipan berikut:

Tribun: Pada masa pandemi Covid-19 ini, apa yang menjadi kesibukan Polres Batanghari saat ini?

AKBP Heru: Polisi selalu sibuk karena kita kerjanya 24 jam melayani masyarakat. Yang paling utama sekarang kita kerjanya, ya melayani, melindungi, mengayomi.

Di tengah pandemi Covid-19, dalam hal ini seluruh dunia bahkan masih berusaha mencari solusi terbaik untuk menangani menanggulangi masalah Covid-19.

Satu di antara upaya yang dilakukan adalah pembatasan kegiatan masyarakat sekitar. Itu tetap dipersiapkan. Kita turut berupaya agar itu berhasil, efektif, dan kita dilaksanakan.

Di persiapan inilah yang bisa dikatakan perlu adanya kekuatan, tenaga, energi, waktu, bahkan juga materi untuk membantu dan mendukung Pemda.

Presiden sudah memberikan kewenangan, dedikasi, kepercayaan yang kuat terhadap TNI-Polri untuk melayani pemerintah, terutama melayani masyarakat dalam menangani Covid-19 ini.

Kami di Batanghari ini, selain terus menjalankan, kami juga terus mengevaluasi apa yang sudah dilakukan. Kendala yang terjadi, kita berikan solusi.

Kita kerja sama dengan stakeholder terkait dalam hal melayani masyarakat, baik dari perencanaan, pemetaan, sampai pada mencari inovasi, kreativitas dan paling tidak upaya membantu Pemda.

Tribun: Selain membantu penanganan Covid-19, apa yang menjadi fokus penanganan di jajaran Polres Batanghari?

AKBP Heru: Tentunya kita tetap fokus pada tugas pokok kita sejak sebelum ada pamdemi ini di wilayah hukum Kabupaten Batanghari.

Alhamdulillah, tidak ada kendala. Salah satu prioritas, dalam hal penanganan penanggulangan kegiatan rakyat di wilayah Kecamatan Bajubang, bahwa di sana adanya tambang yang melanggar hukum.

Kita menerapkan beberapa pola. Yang pertama penegakan hukum tetap dilakukan.

Kemudian kita mendengarkan aspirasi masyarakat, keinginan Pemda, itu akan kita bantu, kita akomodir.