Breaking News:

Juliari P Batubara Dianggap Lebih Layak Dihukum Mati Dibanding Edhy Prabowo, Ternyata Ini Alasannya

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyebut ada perbedaan soal wacana hukuman mati yang menyasar Juliari Peter Batubara & Edhy Prabowo

Editor: Rohmayana
(ANTARA FOTO/Galih Pradipta)
Menteri Sosial Juliari Batubara ditahan KPK 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA -- Kini sedang berkembang pertanyaan mana yang lebih pantas dihukum mati antara Juliari Peter Batubara dan Edhy Prabowo?

Sebelumnya Wwacana hukuman mati untuk dua pelaku koruptor yakni Mantan Mensos Juliari Peter Batubara dan Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo  muncul beberapa hari ini.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyebut ada perbedaan soal wacana hukuman mati yang menyasar Juliari Peter Batubara dan Edhy Prabowo.

Sementara Edhy Prabowo menjadi tersangka kasus ekspor benih lobster ketika jadi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjalani pemeriksaan lanjutan di KPK, Jumat (29/1/2021).
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjalani pemeriksaan lanjutan di KPK, Jumat (29/1/2021). (TRIBUNNEWS/ILHAM RIAN PRATAMA). Edhy termasuk yang disoroti kasus hukuman mati koruptor

"Yang paling mungkin menurut prediksi saya akan lebih banyak bahwa apa yang dilakukan oleh mantan Mensos Juliari Batubara lebih sesuai dengan Pasal 2 ayat 2," kata Denny dalam kanal Youtube MNC Trijaya yang bertajuk Pejabat Korupsi, Hukuman Mati?, Kamis (18/2/2021).

"Karena Bansosnya memang ditujukan bagi Covid-19," kata 

Sebagai informasi, ancaman hukuman mati tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor.

Baca juga: Reaksi PDIP dan Gerindra soal Pernyataan Edhy Prabowo dan Juliari Batubara Layak Dihukum Mati

Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 menyatakan, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Sementara, dalam Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

Sehingga, dikatakan Denny, kalau bansos tersebut dikorupsi, tentu akan mudah mengatakan bahwa itu adalah korupsi terhadap bencana nonalam.

Baca juga: KPK Berpeluang Tuntut Pidana Mati Juliari Batubara dan Edhy Prabowo, Asalkan Syarat Ini Terpenuhi

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved