Breaking News:

Berita Kota Jambi

Awal Tahun 2021, Diskominfo Catat Tiga Berita Bohong Beredar di Provinsi Jambi

Masyarakat harus pandai dalam memilah berita sebelum menyebarluaskan. Sebab saat ini banyak kabar hoax

Ilustrasi. Cerita Hoaks 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Masyarakat harus pandai dalam memilah berita sebelum menyebarluaskan. Sebab saat ini banyak kabar hoax atau berita bohong yang beredar di dunia maya.

Khusus di Jambi, dari data Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, awal tahun 2021 ini sudah ada tiga kabar hoax yang beredar di masyarakat.

Kabar hoaks yang beredar di Jambi tersebut yakni pesan Whatsapp terkait Cawabup Tanjab Barat yang meminta sejumlah uang. Kabar tersebut dalam sebuah percakapan yang discreenshot dan disebarluaskan. Itu beredar pada 2 Januari lalu.

Kemudian, kabar hoax terkait adanya razia masker dengan denda sebesar Rp 250.000 yang akan digelar oleh Ditlantas Polda Jambi.

Kabar tersebut sempat heboh pada 27 Januari lalu. Kabar itu sempat heboh dan banyak disebar luaskan di pesan Whatsapp. Terakhir kabar mobil ketua Bawaslu Kota Sungaipenuh yang ditembak OTK.

"Mereka yang menyebarkan berita hoaks itu hanya ingin membuat heboh saja, sebenarnya mereka juga tidak tahu terkait kabar itu," kata Reni Kasi Pengelolaan Informasi Publik dan Media Diskominfo Provinsi Jambi, Jumat (19/2).

Namun sayangnya, sampai saat ini pelaku penyebar berita hoaks di Jambi belum ditemukan dan diamankan oleh pihak yang berwajib. Pasalnya, korban yang dari berita hokas tak melaporkan ke polisi.

"Karena memang belum ada kasus yang menyebarkan berita bohong ini ditangkap. Paling mereka yang kena UU ITE karena menyebar foto porno," sebutnya.

Dia menyebutkan, masyarakat harus mengenali ciri-ciri umum terkait berita hoax. Salah satunya yakni pesan berantai di pesan Whatsapp untuk diteruskan ke yang lain, kemudian juga kata kata yang diulang, agar masyarakat lebih percaya.

"Terkadang mereka yang menyebarkan berita bohong ini ada kepentingan dan keuntungan dengan mencemarkan nama baik orang lain," tambahnya.

Namun, Reni menyebutkan untuk menentukan berita bohong tersebut merupakan wewenang dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. "Kita hanya mengusulkan ke Kementerian, karena mereka yang berhak menentukan hoax atau tidak," jelasnya.

Untuk pelaku yang menyebarkan berita hoax tersebut, bisa diancam dengan hukuman 5 Tahun penjara UU ITE dengan denda Rp 12 juta.

Baca juga: Siapa Sangka Arya Saloka Keturunan Darah Biru, Terungkap Wajah Tampannya Mewarisi Sosok Ini

Baca juga: Pascadibuka Posko Pengaduan Korban Share Results, 225 Laporan Diterima

Baca juga: Awal 2021, Ditemukan Satu Kasus Gizi Buruk di Tanjabbar dan 9 Anak Pertumbuhan Kurang Baik

Penulis: Zulkipli
Editor: Nani Rachmaini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved