Begini Proses Kerja NIK dan Nomor KK yang Tidak Terdaftar oleh Lembaga Pengguna Data Dukcapil

Begini Proses Kerja NIK dan Nomor KK yang Tidak Terdaftar oleh Lembaga Pengguna Data Dukcapil

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Monang Widyoko

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Berbagai urusan administrasi kependudukan, kesehatan, perbankan, dan lain sebagainya kini selalu mensyaratkan NIK dan Nomor KK. 

Beberapa waktu ini banyak masyarakat mengeluhkan NIK dan Nomor KK-nya tidak terdaftar di Dukcapil Kemendagri oleh server lembaga pengguna, seperti perbankan, Kemenag, BPJS, dan lembaga lainnya yang menggunakan NIK dan Nomor KK sebagai syarat.

Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi, Mulyadi Yatub kepada Tribunjambi.com menjelaskan, ini disebabkan sebagian lembaga pengguna belum melakukan updating data dari server induk Dukcapil Pusat. Sehingga mereka masih menggunakan data lama.

• Kenapa Bisa NIK dan Kartu Keluarga Tidak Terdaftar? Ini Penjelasan Dinas Dukcapil

• Kronologi Oknum Sekdes di Lumajang Ditembak Polisi Karena Terlibat Sindikat Maling Sapi

• NIK Tidak Terdaftar di Kemendagri Tak Bisa Urus SIM, Ini Kata Dirlantas Polda Jambi

"Oleh karena banyaknya laporan mengenai tidak terdaftarnya NIK dan Nomor KK di lembaga pengguna, kami Dukcapil Daerah dalam hal ini Dukcapil Kota Jambi, antaranya, bila mana menemukan kasus seperti itu, maka kami akan lakukan konsolidasi," ujarnya.

Ia menjelaskan, ketika Dukcapil Kota Jambi mendapatkan laporan itu, maka pihaknya akan lakukan pengiriman dan konsolidasi ulang ke server.

"Kami akan lakukan pengiriman dan konsolidasi ulang data ke server induk Pusat Dukcapil melalui server konsolidasi. Kemudian di sana akan di sebutkan permasalahannya apa," terangnya.

"Seperti misalnya, permasalahan salah satu kasus ada di KUA. Ketika ingin mendaftar menikah, namun NIK dan Nomor KK-nya tidak terdata. Maka akan kami tuliskan di Kemenag ada data yang belum ter-update, dengan NIK dan Nomor KK berikut," tambahnya.

 Mulyadi menerangkan untuk di lembaga lainnya seperti perbankan, BPJS, dan sebagainya.

"Prosesnya, nanti pusat yang melakukan transfer data itu. Dari server induk Dukcapil Pusat ke server lembaga pengguna itu tadi," paparnya.

Menurutnya, pihak Dukcapil di daerah tidak miliki akses untuk langsung menuju server pusat dari lembaga pengguna. Jadi, harus melalui server induk Dukcapil Pusat.

• Bupati Sukandar Akui Ada Temuan BPK di OPD Pemkab Tebo Sejak 1999

• Pria Asal Palembang Tinggal di Pemayung Tewas Gantung Diri, Polisi Ungkap Alat Yang digunakan

"Yang menjadi permasalahan kami lagi adalah kami tidak dapat mengetahui waktu selesainya transfer data tadi dari pusat," katanya.

"Sehingga masyarakat dalam hal ini harus mencoba beberapa kali ke lembaga pengguna untuk memastikan apakah data NIK dan Nomor KK yang bermasalah tadi sudah bisa diakses atau belum," katanya lagi.