Breaking News:

Berita Tebo

Bupati Sukandar Akui Ada Temuan BPK di OPD Pemkab Tebo Sejak 1999

Bupati Tebo Sukandar mengakui ada temuan Badan Pemeriksa Keruangan (BPK), terkait perjalanan dinas di Organisasi Perangkat Daerah

Hendro sandi
Bupati Sukandar. Bupati Sukandar Akui Ada Temuan BPK di OPD Pemkab Tebo Sejak 1999 

Bupati Sukandar Akui Ada Temuan BPK di OPD Pemkab Tebo Sejak 1999

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Hendro Herlambang

TRIBUNJAMBI.COM, MUARATEBO - Bupati Tebo Sukandar mengakui ada temuan Badan Pemeriksa Keruangan (BPK), terkait perjalanan dinas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Tebo. 

Temuan itu bahkan ada sejak 1999, sejak Tebo dirikan. Sukandar mengaku pihaknya terus melengkapi apa yang menjadi temuan BPK, dan kini pihaknya masih memiliki waktu untuk melengkapi temuan BPK.

"Mohon maaf temuan itu sebenarnya sudah ada sejak Tebo dirikan menjadi kabupaten dahulu. Hingga tahun 2011 itu kita bisa atasi. Tapi kan itu diakumulasikan hingga saat ini, itu rincian yang baru bisa kita atasi baru mencapai 72,2 persen," katanya, Selasa (16/2/2021).

Cegah Penyebaran Covid-19, Vaksinasi Dosis ke 2 di Sungai Penuh Terus Berlanjut

VIDEO Ditreskrimsus Polda Jambi Amankan 170 Ton BBM Ilegal

Gegara Bangun Jembatan, PLN Minta Ganti Rugi Pemkab Merangin Ratusan Juta, Ini Fakta Setelah Survei

Ketika ditanyai OPD mana saja yang terdapat temuan BPK, Sukandar tidak menyebutkan. Menurutnya kini prosesnya masih berjalan.

"Kita tidak menyebutkan siapa yang salah, intinya kini kita lengkapi apa yang diminta oleh BPK dalam pelaporan. Biarlah nanti Inspektorat yang memproses tau bahkan kejaksaan," katanya.

Sukandar menekankan agar ASN yang bersangkutan untuk terbuka, agar bisa dilakukan pelaporan dengan baik. Bahkan dia minta jika nantinya ada kesalahan segera dibenahi.

"Kalau nantinya masuk ke Kejaksaan silahkan ditanggung sendiri," ujarnya.

Sukandar mengungkapkan, hingga batas waktu yang ditentukan, masih ada beberapa minggu kesempatan yang dapat dimanfaatkan.

Waktu penyelesaian laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK itu, harus selesai pada sekitar awal bulan Maret mendatang.

"Jangan sampai kita sudah diberi deadline, ASN harus segera menindak lanjuti," pungkasnya.

Penulis: HR Hendro Sandi
Editor: Rahimin
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved