Berita Internasional
INTIP Kekuatan Militer Myanmar, Terkuat Kedua di ASEAN, Sampai-sampai Berani Kudeta Pemerintahannya
Militer Myanmar saat ini tengah jadi sorotan dunia karena menahan Aung San Suu Kyi, Perintah Negara tersebut.
lihat foto
Myanmar berbatasan dengan India dan Bangladesh di sebelah barat, Thailand dan Laos di sebelah timur dan China di sebelah utara dan timur laut.
Negara seluas 676.578 km² ini telah diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988. Negara ini adalah negara berkembang dan memiliki populasi lebih dari 51 juta jiwa (sensus 2014).
Ibu kota negara ini sebelumnya terletak di Yangon sebelum dipindahkan oleh pemerintahan junta militer ke Naypyidaw pada tanggal 7 November 2005.
Myanmar telah bergabung sebagai anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sejak tahun 1997.
Peradaban awal di Myanmar termasuk penduduk berbahasa Tibeto-Burma di Burma Utara dan Kerajaan Mon di Burma Selatan.
Pada abad ke-9, orang Bamar memasuki lembah atas Sungai Irrawaddy, diikuti dengan didirikannya Kerajaan Pagan tahun 1050-an.
Sejak saat itu, bahasa Burma, termasuk budaya dan Buddha Theravada perlahan-lahan menjadi dominan di negara ini.
Kerajaan Pagan jatuh akibat invasi Mongol.
Pada abad ke-16, setelah disatukan oleh Dinasti Taungoo, negara ini sesaat pernah menjadi kekaisaran terbesar dalam sejarah Asia Tenggara.
Baca juga: Kota Jambi Diprediksi Terjadi Hujan Ringan Pada Siang Hingga Sore Besok
Baca juga: Nia Ramadhani Panen Kritik Usai Tampil Jadi Host TitTok Awards 2021, Dihujat Gegara Berkata Ini
Baca juga: FOTO-FOTO Lawas Candi Borobudur 1907-1911 Sebelum Dipugar, Ternyata Begini Bentuk Awalnya
Pada abad ke-19, Dinasti Konbaung menguasai daerah yang didalamnya termasuk wilayah Myanmar modern saat ini dan sesaat menguasai Manipur dan Assam.
Inggris menguasai Myanmar setelah 3 Perang Anglo-Burma pada abad ke-19 dan negara ini kemudian menjadi koloni Inggris.
Myanmar mendapatkan kemerdekaan tahun 1948, awalnya sebagai negara demokrasi, tetapi setelah kudeta tahun 1962, negara ini dikuasai militer.
Setelah mereka, negara ini banyak mengalami kekerasan etnis.
Selama periode ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan banyak organisasi lainnya melaporkan terus terjadi pelanggaran hak asasi manusia secara konsisten dan sistematis.
Pada tahun 2011, junta militer dibubarkan setelah pada tahun 2010 diadakan pemilihan umum, dan pemerintahan sipil dimulai.
