Pelantikan Kapolri

IPW Minta 3 Hal Ini ke Listyo Sigit Prabowo Usai Dilantik Jadi Kapolri, Jadi Ikon Anti Diskriminasi?

Indonesian Police Watch (IPW),  Listyo Sigit Prabowo bisa jadi ikon anti-diskriminasi di tubuh Polri. Apa alasannya?

Editor: Rohmayana
ist
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (27/1/2021) pukul 09.40 WIB. (tangkap layar Youtube Sekretariat Presiden) 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Komjen Listyo Sigit Prabowo resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara Rabu (27/1/2021). 

Tugas berat telah menanti Komjen Listyo Sigit Prabowo usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis hari ini, Rabu (27/1/2021).

Salah satu tugas itu, menurut Indonesian Police Watch (IPW),  Listyo Sigit Prabowo bisa jadi ikon anti-diskriminasi di tubuh Polri.

"Sebab selama ini sulit sekali bagi pati non muslim untuk memegang jabatan tertentu di Polri," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane lewat keterangan tertulis, Selasa (26/1/2021).

 

Neta mengatakan, selama Indonesia merdeka dan selama Polri berdiri, baru dua kali Kapolri dijabat pati non muslim, yakni Widodo Budidarmo kerabat Ibu Tien, dan Listyo Sigit mantan ajudan Jokowi.

"Sigit berhasil lolos dari lubang jarum diskriminasi di tubuh kepolisian," ujarnya.

Sebab itu, dengan dilantiknya menjadi Kapolri, Neta menyebut Sigit harus membawa paradigma baru di tubuh Polri, paradigma yang anti-diskriminasi, dan Sigit harus mampu menjadi ikonnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Jenderal Listyo Sigit Prabowo Resmi Dilantik Oleh Presiden Joko Widodo Jadi Kapolri

Baca juga: Baru Mau Dilantik Jadi Kapolri, Komjen Listyo Sudah Janji 8 Hal Ini, Polisi Dunia Maya Seperti Apa?

Setidaknya, lanjut Neta, ada tiga diskriminasi di tubuh Polri yang harus segera dihilangkan Kapolri Sigit.

"Pertama, segera cabut Surat Keputusan Kapolri No: Kep/407/IV/2016 tgl 20 April 2016 yang menyebutkan syarat menjadi Kapolda/Wakapolda harus berpendidikan espimti/Lemhanas/Sesko TNI."

"Sementara pendidikan Diklatpim TK I tidak diakui dan hanya syarat untuk Irwasda ke bawah," tambahnya.

Menurutnya, ini jelas sangat diskriminatif, dan Polri berpotensi diboikot LAN sebagai lembaga yang membuat Diklatpim untuk seluruh ASN.

Kedua, Neta mengatakan Pati Polwan Polri selama ini terdiskriminasi dan sangat sulit bagi mereka untuk menjadi Kapolda.

Baca juga: Link Siaran Langsung Pelantikan Kapolri Listyo Sigit di Kompas TV Rabu Pukul 09.30 WIB

"Padahal jumlah penduduk perempuan di Indonesia saat ini lebih dari 55 persen."

"Dalam sejarah Polri baru satu perempuan menjadi Kapolda, yakni Brigjen Rumiyah di Banten," tambahnya.

Lebih lanjut, Neta mengatakan perwira lulusan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) saat ini tidak bisa mengikuti Sespimma, Sespimmen, dan Sespimti.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved