Padahal Berlimpah Minyak dan Gas Bumi, Tapi Timor Leste Malah Semakin Terpuruk, Ini yang Terjadi
Padahal jika dipikir-pikir, Timor Leste adalah salah satu negara yang limpah dengan minyak dan gas bumi.
lihat foto
Menurut lembaga itu salah satu alasan utama Australia mendukung invasi Indonesia ke Timor Leste adalah untuk mendapatkan akses ke minyak Laut Timor.
Dan di Timur Tengah, keinginan Eropa akan minyak menjadi motivasi utama bagi penjajahan Inggris dan Prancis setelah Perang Dunia I.
Baru-baru ini, salah satu alasan utama invasi pimpinan Amerika Serikat ke Irak setahun yang lalu adalah keinginan Amerika untuk lebih mengontrol pasokan minyak global.
Baca juga: Masih Kurang, Dari 1.700, Baru 224 Orang Nakes Muarojambi Sudah Divaksin.
Sementara di Timor Leste, mereka tidak memiliki tradisi keterlibatan publik yang konstruktif dalam pembuatan kebijakan.
Bagi kebanyakan orang, seluruh hubungan mereka dengan pemerintah sebelum 1999 mengalami perlawanan.
Pejabat pemerintah cenderung protektif terhadap informasi dan enggan mempercayai masyarakat sipil.
Misalnya, rancangan undang-undang jarang ditampilkan kepada publik sampai disetujui oleh Dewan Menteri.
Dan ketika pejabat terlibat dengan masyarakat sipil, sosialisasi sering kali menggantikan konsultasi.
Di mana pemerintah memberi tahu orang-orang apa yang akan dilakukan daripada menanyakan apa yang diinginkan atau dibutuhkan masyarakat.
Pola ini dibuat oleh Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan akan sulit untuk dihilangkan.
Kemudian pada pemerintahan Timor Leste yang baru, hanya ada sedikit undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Parahnya baik warga negara maupun pegawai negeri tidak mengetahui hal itu.
Lembaga itu kurang memiliki pemahaman yang kuat tentang apa yang dapat diterima dan apa yang tidak.
Tanpa pegawai negeri yang profesional dan berpengalaman, kemungkinan korupsi atau penerapan hukum yang tidak konsisten akan meluas.
Perlu waktu untuk membangun tradisi kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas.
Baca juga: Betapa Kagetnya Pelanggan PLN Ini Ketika Tagihan Listriknya Menjadi Rp 68 Juta, Biasanya Rp 500 Ribu
Baca juga: Di Hadapan Majelis, Ketua BPD Penapalan Akui Tak Lakukan Rapat Hasil Pilkades
