PGRI Jambi Minta Pemerintah Mengkaji Ulang Penghapusan Rekrutmen Guru PNS

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jambi meminta pemerintah mengkaji ulang tentang ditiadakannya rekrutmen guru dalam CPNS. Melainkan guru ke depannya hanya ada penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Sekretaris Umum PGRI Jambi, Nanang Sunarya berpendapat ditengah kondisi yang seperti ini sangat kurang tepat pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti itu. Hal tersebut akan menimbulkan kehebohan di masyarakat.

"Menurut saya kurang tepat ya, di tengah pandemi seperti ini, pemerintah malah buat kebijakan demikian. Sebaiknya harus ditinjau kembali," ungkapnya, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: Satresnakoba Polres Tanjabtim Sebut Peredaran Narkotika Masih Didominasi di Kawasan Pesisir

Baca juga: Kondisi SDN 189 Sengeti Memprihatinkan, Pihak Sekolah Minta Perhatian dari Pemkab Muarojambi

Baca juga: Kejanggalan Identitas Pengemis Ditemui Risma Disorot Anies Baswedan, Wagub DKI Singgung Ada Keanehan

Ia mengatakan sebaiknya pemerintah meninjau dampak ke depannya apa bila guru tidak lagi berstatus PNS. Pastinya akan membuat profesi guru menjadi tidak lagi diminati oleh anak-anak muda.

"Jika ini sudah terjadi maka dampaknya ialah para lulusan SMA terbaik tidak lagi mau menjadi guru. Karena dianggap profesi guru tidak lagi terjamin kesejahteraannya," ujar Nanang.

Dirinya mengatakan sebenarnya CPNS dan PPPK punya sasaran yang berbeda satu sama lain. PPPK ditujukan kepada guru honorer yang berusia di atas 35 tahun untuk memperoleh kepastian status kepegawaiannya.

"Kemudian CPNS itu merupakan kesempatan bagi lulusan pendidikan di bawah 35 tahun yang berminat menjadi guru dengan status PNS," jelasnya.

Ia pun berharap pemerintah sebaiknya meninjau ulang keputusan ini. Agar ke depannya kualitas guru dapat diperbaiki dan tentu mengahsilkan SDM yang baik bagi Indonesia.