Tenaga Kesehatan Portugal Menderita 'Kematian Mendadak' Usai 2 Hari Divaksin Pfizer-BioNTech

1.      Tahap I saat ketersediaan vaksin sangat terbatas (berkisar antara 1–10% dari total populasi setiap negara) untuk distribusi awal

2.      Tahap II saat pasokan vaksin meningkat tetapi ketersediaan tetap terbatas (berkisar antara 11-20% dari total populasi setiap negara);

3.      Tahap III saat pasokan vaksin mencapai ketersediaan sedang (berkisar antara 21–50% dari total populasi setiap negara).

Prioritas   yang   akan   divaksinasi   menurut                        Roadmap       WHO             Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) adalah;

1.      Petugas kesehatan yang berisiko tinggi hingga sangat tinggi untuk terinfeksi dan menularkan SARS-CoV-2 dalam komunitas.

2.      Kelompok dengan risiko kematian atau penyakit yang berat (komorbid).

Indikasi   pemberian   disesuaikan   dengan   profil   keamanan masing- masing vaksin.

3.      Kelompok sosial / pekerjaan yang berisiko tinggi tertular dan menularkan infeksi karena mereka tidak dapat melakukan jaga jarak secara efektif (petugas publik).

Butuh 3,5 Tahun untuk Vaksin Penduduk Indonesia

Indonesia telah memiliki 3 juta vaksin Covid-19 Sinovac.

Namun sampai hari ini, Sinovac belum mengumumkan atau memberikan klaim terkait efikasi atau kemanjuran vaksin tersebut.

Dicky Budiman, peneliti pandemi dari Griffith University Australia mengatakan, vaksin Sinovac minimal harus memiliki efikasi 60 persen.

Baca juga: Media Jerman Bongkar Kegaduhan Soal Virus Corona Varian Baru, Sejak November Sudah Muncul di Sini

Alasannya, agar pembentukan herd immunity atau kekebalan kelompok dapat tercapai.

"Indonesia memang memerlukan efikasi vaksin terendah 60%, tidak bisa di bawah itu."

"Karena terlalu berat untuk mencapai keberhasilan herd immunity," ujar Dicky saat dikonfirmasi, Jumat (1/1/2021).

Baca juga: 20 Ribu Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Jambi

Meski WHO menetapkan ambang batas minimal efikasi 50 persen, semakin tinggi efikasi, maka herd immunity juga semakin efektif.

"Ini yang harus dihitung matang."

"Vaksin dengan efikasi tinggi diperuntukkan pada daerah dengan kondisi pengendalian buruk dan cakupan lebih rendah," jelasnya.

Baca juga: PERINGATAN WHO ke Penerima Vaksin Covid-19, Masih Ada Ancaman, Kemungkinan Hal Ini Akan Terjadi

Sementara, untuk bisa mengeluarkan izin penggunaan darurat (EUA) Sinovac di Indonesia, BPOM harus memerlukan data efikasi tersebut.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito mengatakan, saat ini proses pemberian EUA vaksin Covid-19 Sinovac telah memasuki tahapan penyelesaian

"Proses percepatan ada, namun tetap aspek manfaat yang akan didapatkan adalah lebih tinggi dibandingkan aspek risikonya," tegas Penny dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

Baca juga: BREAKING NEWS Dikawal Ketat, Vaksin Covid-19 Tiba di Jambi, Langsung Disimpan Dalam Tempat Khusus

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pemerintah bakal menggratiskan vaksin Covid-19 untuk seluruh rakyat Indonesia.

Pengumuman itu ia sampaikan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (16/12/2020), berikut ini pernyataan lengkapnya:

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari ini saya ingin menyampaikan perkembangan vaksin Covid-19.

Jadi, setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang.

Melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis.

Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali.

Untuk itu, saya instruksikan dan saya perintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.

Saya juga menginstruksikan dan memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain, terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini.

Sehingga, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin.

Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama, divaksin pertama kali.

Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman.

Terakhir, saya ingatkan agar masyarakat terus berdisiplin menjalankan 3M (menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan) untuk kebaikan kita semuanya

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan dua jenis vaksin Covid-19 yang akan disuntikkan kepada rakyat Indonesia.

Pertama, vaksin yang ditanggung pemerintah alias gratis, dan yang kedua vaksin mandiri yang harus dibayar oleh masyarakat yang mampu.

Baca juga: Moeldoko Kejutkan Publik, Akui Jokowi Sudah Kantongi Nama Calon Kapolri, Sosok Jenderal Ini Mencuat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar vaksin yang sifatnya gratis diurus oleh Kementerian Kesehatan.

"Juga perlu saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini, mestinya sudah harus segera jelas."

"Kalau menurut saya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat, itu urusannya Menkes," kata Presiden dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).

Baca juga: Mempelai Wanita Positif Covid-19 dan Dikarantina, Calon Suami Dapat Kejutan dari Pihak Wisma Atlet

Sementara, vaksin yang sifatnya mandiri atau berbayar, menurut Presiden, diurus oleh Kementerian BUMN.

Tujuan pembagian tugas tersebut, kata Presiden, agar penanggung jawab vaksinasi jelas.

"Ini menjadi jelas, kalau tidak seperti ini nanti siapa yang tandatangani menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," tuturnya.

Baca juga: Janji Kolonel Gadungan Ini ke Calon Istri, Datangkan Nikita Mirzani & Ayah Pemilik Tambang Batu Bara

Presiden Jokowi juga meminta jajaran kabinetnya tak tergesa-gesa menyampaikan soal vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).

"Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat," kata Presiden.

Baca juga: Bocorkan Pertengkaran Atta Halilintar dan Aurel hingga Singgung Ada Airmata, Thariq: Elu Bang!

Presiden meminta kementerian terkait untuk menyiapkan komunikasi publik mengenai vaksin dengan baik dan matang.

Mulai dari masalah halal dan haram, kualitas, distribusi, dan lainnya.

Meskipun, menurut Presiden, tidak semua hal harus disampaikan ke publik, seperti misalnya masalah harga.

Baca juga: Moeldoko Kejutkan Publik, Akui Jokowi Sudah Kantongi Nama Calon Kapolri, Sosok Jenderal Ini Mencuat

"Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kayak Undang-undang Cipta Kerja," ujarnya.

Menurut Presiden, titik kritis proses vaksinasi terdapat pada tahap implementasi.

Proses pemberian vaksin menurutnya tidaklah mudah, sehingga perlu adanya komunikasi publik yang baik kepada masyarakat.

Baca juga: Janji Kolonel Gadungan Ini ke Calon Istri, Datangkan Nikita Mirzani & Ayah Pemilik Tambang Batu Bara

"Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu, kenapa dia, harus dijelaskan betul kepada publik."

"Proses-proses komunikasi publik ini yang harus disiapkan, hati-hati disiapkan betul," paparnya.

Jokowi mengatakan, perlu persiapan matang dalam implementasi pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

Ia meminta jajaran kabinetnya tidak menganggap enteng pelaksanaan vaksinasi.

"Ini perlu persiapan lapangan, perlu persiapan untuk implementasi, sehingga perlu juga yang berkaitan dengan training-training."

"Jangan menganggap enteng, ini bukan hal yang mudah," ucap Presiden.

Misalnya, lanjut Presiden, pelatihan dalam membawa dan menaruh vaksin.

Menurutnya, proses tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan, karena jumlahnya sangat besar.

Selain itu, vaksin memerlukan perlakuan yang spesifik.

"Tiap vaksin beda-beda, dari G42 beda, dari Sinovac beda lagi, nanti dari Astrazeneca beda lagi."

"Nyimpennya di cold storage-nya seperti apa, tidak boleh goncang apa boleh," beber Presiden.

Untuk proses penyiapan tersebut, Presiden meminta adanya pelibatan perwakilan lembaga kesehatan dunia (WHO) di Indonesia, untuk memberikan pelatihan.

"Saya minta ini dilibatkan WHO, WHO Indonesia, agar mereka bisa memberikan training-training, sehingga standarnya menjadi jelas."

"Hati hati. Hati hati mengenai vaksin, bukan barang gampang ini."

"Titik kritis dari vaksinasi itu nanti di Implementasi."

Baca juga: Nasri Umar Akui Terima Uang Ketok Palu, Diantar Kusnindar Rp 100 Juta ke Ruangan

"Jangan dianggap mudah implementasi. Tidak mudah," cetusnya.

Menurut Presiden, harus dirancang dan dijelaskan sedetail mungkin proses pemberian vaksin nantinya.

Mulai dari siapa yang akan disuntik untuk pertama kali, siapa yang mendapatkan vaksin gratis, dan siapa yang harus membayar vaksin.

Baca juga: Nasri Umar Akui Terima Uang Ketok Palu, Diantar Kusnindar Rp 100 Juta ke Ruangan

"Hati-hati disiapkan betul. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, dijelasin betul, harus detail."

"Jangan sampai nanti dihantam oleh isu, dipelintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo-demo lagi, karena memang sekarang masyarakat pada posisi yang sulit," beber Presiden.

Presiden mengatakan setelah mempelajari proses pemberian vaksin, ia meyakini nantinya tidak akan berjalan mudah.

Baca juga: UPDATE Harga Sembako di Jambi Selasa (5/1/2021), Ayam Broiler & Cabai Merah Naik, Cabai Rawit Turun

Oleh karena itu perlu persiapan yang matang terutama dalam komunikasi publik.

"Setelah saya pelajari, semakin hari semakin saya yakin tidak mudah," ucapnya. (Rina Ayu)