Breaking News:

Pilkada Serentak

MK Sudah Terima 87 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020, Termasuk Gugatan dari Sungaipenuh

Pasangan calon yang kalah di Pilkada Serentak 2020 baru-baru ini, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

(Warta Kota/Henry Lopulalan)
Aparat keamanan menjaga Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (11/6/2019).MK Sudah Terima 87 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020, Termasuk Gugatan dari Sungaipenuh 

MK Sudah Terima 87 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020, Termasuk Gugatan dari Sungaipenuh

TRIBUNJAMBI.COM - Pasangan calon yang kalah di Pilkada Serentak 2020 baru-baru ini, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkmah Konstitusi ( MK) telah menerima 87 permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ( Pilkada 2020).

Hal itu diungkapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari berdasarkan hasil pemantauan melalui laman resmi MK, hingga 21 Desember 2020 pukul 10.00 WIB.

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Indonesia Maju, Gerindra Pastikan Tak Ajukan Nama Pengganti Edhy Prabowo

Baca juga: Kajati Jambi Johanis Tanak Pimpin Sumpah Jabatan Wakil Kepala Kejati Hermon Dekristo

Baca juga: BRI Kanca Abunjani Sipin Serahkan Bantuan Dalam Rangka Semarak Berbagi di Perayaan HUT ke-125 BRI

"Ada 87 permohonan sengketa," kata Hasyim kepada wartawan, Senin (27/12/2020).

Menurut Hasyim, dari 87 permohonan sengketa 77 di antaranya adalah permohonan sengketa hasil pemilihan bupati.

Sementara, sembilan lainnya adalah pemilihan wali kota yakni di Tidore, Banjarmasin, Magelang, Bandar Lampung, Medan. Kemudian, Ternate, Balikpapan, Sungai Penuh, dan Tanjung Balai.

Serta satu sengketa hasil pemilihan Gubernur di Bengkulu.

Sebelumnya Hasyim mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi gugatan sengketa hasil Pilkada 2020.

KPU sudah melakukan rapat koordinasi (rakor) dan bimbingan teknis (bintek) sebagai bentuk persiapan.

"Rakor dilaksanakan secara internal dan eksternal, rakor internal KPU dengan KPU Provinsi atau Kabupaten atau Kota penyelenggara pilkada dan Rakor eksternal KPU dengan MK ( Mahkamah Konstitusi," kata Hasyim.

Baca juga: Konspirasi Donald Trump Jelang Pelantikan Presiden AS Januari 2021, Bahayakan Amerika

Baca juga: VIDEO Dishub Kota Jambi Tambah Tujuh ATCS Baru, Traffic Light Diatur Lewat COC

Baca juga: Kontrak PetroChina di Blok Jabung Akan Berakhir, Sekda Provinsi Jambi: Keputusan Tahun Depan

Adapun bintek dilaksanakan secara internal dan eksternal bintek internal dilaksanakan oleh KPU dengan peserta KPU provinsi, kabupaten atau kota penyelenggara pilkada.

Sementara, Bintek eksternal oleh MK dengan peserta KPU provinsi, kabupaten/kota penyelenggara pilkada.

Pelaksanaan rakor dan bintek dilaksanakan secara daring dan luring.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "MK Terima 87 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020",

Editor: Rahimin
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved