Gibran Trending di Twitter Disebut Terseret Korupsi Bansos, Andi Arief Desak KPK Beri Klarifikasi

TRIBUNJAMBI.COM - Nama Gibran Rakabuming, putra Presiden Joko Widodo mendadak trending di Twitter.

Pemberitaan Majalah Tempo edisi terbaru soal Korupsi Bansos sontak mengagetkan publik. Andi Arief minta KPK Klarifikasi.

Pada laporan Majalah Tempo, Gibran memberikan rekomendasi pengadaan kantong bantuan sosial ( Bansos ) diberikan untuk PT Sritex.

Sebelumnya, pengadaan kantong bansos itu untuk pelaku UMKM.

Pada laporan itu Gibran mendapat julukan sebagai 'Anak Pak Lurah'.

Pak Lurah, menurut Tempo, mengacu kepada Presiden Joko Widodo.

Dalam laporan itu juga Tempo mengungkap dugaan dana Korupsi Bansos Juliari Batubara mengalir untuk kepentingan partai politik, dalam hal ini PDI Perjuangan.

Baca juga: Kajati Jambi Kunker ke Kejari Tanjabtim, Inginkan Jaksa Sosialisasi ke Desa Supaya Tak Korupsi

Baca juga: Download Drama Korea Run On Sub Indo Episode 1 dan 2: Pertemuan Si Sendok Emas dan Sendok Perak

Baca juga: Kalender 2021: Daftar Hari Libur, Tanggal Cantik, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha serta Ramadhan

"Kalau benar Gibran ada dalam skema bancakan peggadaan bansos, Pak Jokowi semestinya tahu apa yang sekarang harus dia lakukan," tulis Andi Arief dalam akun Twitternya, dikutip Wartakotalive.com.

Andi Arief pun meminta supaya KPK memberikan klarifikasi atas pemberitaan yang diterbitkan oleh Majalah Tempo tersebut.

"KPK perlu klarifikasi soal ini," imbuhnya.

Ramainya perbincangan soal Gibran bahkan sempat menjadi trending topik Twitter Indonesia.

Tagar #TangkapAnakPakLurah telah dicuitkan hingga 31 ribu kali hingga Senin (21/12/2020) pukul 04.00.

Warganet meminta agar KPK menyelidiki dan melakukan pengembangan penyelidikan terkait dugaan korupsi yang dilakukan Juliari Batubara termasuk ke mana saja uang hasil korupsi mengalir.

Sementara itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut berkomentar terkait pemberitaan tersebut.

Mardani Ali Sera menuliskan dalam akun Twitternya, "Perlu keberanian @KPK_RI untuk mengusut tuntas. Dan perlu dukungan semua pihak kepada KPK untuk memberantas korupsi tanpa tebang pilih."