Jokowi akan Reshuffle Kabinet Indonesia Maju Pada Rabu Pon 23 Desember, Benarkah?

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA -- Bagi Presiden Joko Widodo, weton Rabu Pon merupakan hari istimewa lantaran sejumlah keputusan penting diambilnya di hari lahirnya itu.

Percaya atau tidak perombakan reshuffle Kabinet Jokowi diambil pada hari istimewa yaitu di Hari Rabu. 

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton merupakan hari istimewa yang bisa menjadi dasar untuk menentukan hari baik atau hari keberuntungan seseorang.

Beberapa kali dalam perombakan kabinet, Jokowi melakukannya di momen tersebut.

Baca juga: Setahun Dua Menteri Terlibat Korupsi, Pakar Hukum : KPK Bisa Periksa Presiden Jokowi

Baca juga: Jokowi Jadi Presiden 3 Periode Gandeng Prabowo Jadi Wapresnya, Qodari: Memerlukan Amandemen UUD

Dilansir dari Kompas.id, reshuffle pada Kabinet Kerja periode 2014-2019 acap kali terjadi pada Rabu Pon, tepatnya reshuffle pertama (12/8/2015) dan reshuffle kedua (27/7/2016).

Sisanya yakni reshuffle ketiga terjadi pada Rabu Pahing (17/1/2018).

Adapun pengumuman susunan menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 berlangsung pada Rabu Legi (23/10/2019)..

Momentum tepat

Terlepas dari kebiasaan Jokowi yang merombak kabinetnya di hari Rabu, khususnya Rabu Pon, desakan reshuffle semakin menguat setelah dua menterinya menjadi tersangka kasus korupsi dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam dua pekan berturut-turut di akhir November dan awal Desember, Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus kader Partai Gerindra Edhy Prabowo, serta Menteri Sosial sekaligus kader PDI-P Juliari Batubara, ditangkap KPK lantaran diduga menerima suap.

Edhy diduga menerima suap dalam pengurusan izin ekspor benih lobster dan Juliari Batubara diduga menerima suap dalam pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Politisi PKS Nasir Jamil dalam acara "Satu Meja The Forum" yang tayang di Kompas TV pada Rabu (16/12/2020) menyatakan, penangkapan kedua menteri Jokowi itu menjadi momentum untuk mengevaluasi kabinet.

Baca juga: Ruslan Buton Dibebaskan Dari Tahanan, Pernah Minta Presiden Jokowi Mundur, Ternyata Ini Alasannya

Tak hanya partai oposisi yang menilai reshuffle harus dilakukan dalam waktu dekat, politisi dari partai koalisi pemerintah juga menyampaikan hal yang sama.

Politisi PDI-P Andreas Hugo Pareira bahkan mengatakan ada kemungkinan reshuffle terjadi selain di dua pos kementerian yang menterinya tersangkut kasus korupsi.

Andreas menilai reshuffle juga dimungkinkan terjadi di pos kementerian lain yang dianggap tak optimal kinerjanya oleh Presiden.