Breaking News:

Berita Nasional

Jokowi Jadi Presiden 3 Periode Gandeng Prabowo Jadi Wapresnya, Qodari: Memerlukan Amandemen UUD

Pandangan berbeda dari pakar politik soal Pemilihan Presiden 2024. Ya, hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari.

Editor: Andreas Eko Prasetyo
KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memberikan keterangan pers di Stasiun MRT Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (13/7/2019). 

TRIBUNJAMBI.COM - Pandangan berbeda dari pakar politik soal Pemilihan Presiden 2024. Ya, hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari.

Qodari menyampaikan pandanganya terkait dinamika politik pada tahun 2021 setelah rampungnya gelaran pilkada serentak 2020.

Qodari menilai kondisi akan aman karena tidak ada peristiwa politik besar seperti pilkada serentak 2020.

Hal itu disampaikannya saat menjawab pertanyaan moderator tentang dinamika politik 2021 dalam webinar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) yang bertajuk “Indonesia’s Economic and Political Outlook 2021” Kamis (17/12/2020).

Menurut Qodari, merujuk Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, pada tahun 2021, 2022 dan 2023 nanti, tidak akan ada pemilihan kepala daerah.

Baca juga: Usai Pilkada Serentak di Tanjab Timur, Tim Gugus Tugas Rapid Test Massal Masyarakat & Penyelenggara

Baca juga: Jusuf Kalla Bocorkan Cara Menang Pilpres 2024 pada Anies Baswedan, Teman Jokowi Ini Jadi Lawannya

Baca juga: Edhy Prabowo Ditangkap KPK Bakal Hambat Langkah Prabowo Subianto Maju Pilpres 2024, Benarkah?

Pilkada serentak total baru dilaksanakan November 2024 usai pemilu April tahun yang sama.

“Jadi tidak ada pilkada pada tahun 2022 dan 2023 jika melihat peraturan yang ada di UU nomor 10 tahun 2016. Artinya tidak ada pilkada gubernur di daerah strategis seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur,” ujarnya.

Qodari menambahkan, kemungkinan di tahun 2021 akan ada pembahasan mengenai revisi UU Pilkada dan Pemilu oleh DPR, di mana isu yang akan dibahas diantaranya terkait kemungkinan akan diadakan lagi pilkada tahun 2022 dan 2023.

“Khususnya oleh partai-partai menengah dan kecil, tapi menurut saya partai-partai besar seperti PDIP, kemudian Gerindra dan Golkar ada kemungkinan menolak,” ujarnya.

Penolakan 3 partai tersebut, kata Qodari, dengan syarat mereka sudah mempunyai rencana atau kesepakatan mengenai ‘design’ politik pada pilpres 2024 yang akan datang.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Sumsel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved