Klaster Pilkada Berpotensi Besar Terjadi, IDI Jambi Minta Ini ke KPU

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Klaster pilkada berpotensi sangat besar terjadi. Konsep dan segala hal normatif ditekankan untuk realisasi optimal, seperti yang disampaikan Deri Mulyadi, Ketua IDI Jambi.

"Karena potensi untuk klaster pilkada itu sangat besar sekali. Karena kita saat ini sudah habis-habisan. Saat ini saja sejahwat saya, seorang dokter sudah dilarikan lagi ke rumah sakit karena Covid-19. Dari Muara Bungo ke Padang, kemaren pagi," ujarnya, Kamis (03/12/2020).

"Kalau boleh jujur ya, ini juga persoalannya kita semua tidak ada testing dan tidak ada tracking seluruh masyarakat. Itulah yang jadi masalahnya, kenapa kita kecolongan," cerusnya.

Baca juga: Permohonan Maaf

Baca juga: VIDEO Viral Emak-emak Misterius Coba Taklukan Buaya Besar Berkalung Ban di Kota Palu

Baca juga: UPDATE Harga Sembako di Jambi Hari Ini (3/12/2020), Harga Cabai Merah Rp 40 Ribu Per Kilogram

Kalau konteks Pilkada, secara konsep, secara normative sudah diatur di Komisi Pemilihan Umum (KPU) undang-undang mengenai pelaksanaan Pilkada di masa pandemi.

Berarti konsep saat Pilkada protokol kesehatan (Prokes) harus diterapkan. Sepertinya mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak.

Kemudian, persoalan sosialisasi dan edukasi. Ia mengingatkan bahwa, tidak tahu seberapa jauh keberhasilan para pelaksana Pilkada nantinya. Jadi apa yang sudah ditetapkan secara normative, ia tekankan untuk dioptimalkan.

"Karena kan kita lihat, basically masyarakat kita kan memang tidak disiplin dan pengetahuannya kurang kan," ungkap Deri.

Menurutnya persoalan sekarang adalah bagaimana implementasi di lapangan terkait apa yang telah ditetapkan sendiri. Persoalan itulah yang perlu ditekankan menjadi kunci kesuksesan tekan penularan Covid-19.

"Karena secara normative kan sekarang sudah jelas. Tinggal bagaimana para pelaksana mengkondisikan yang normative itu di lapangan. Kita kan harus berjuang keras, KPU nya kan," sebutnya.

Walaupun, ia menyampaikan, itu bukan sepenuhnya tanggung jawab KPU. Pastinya kesehatan merupakan tanggung jawab semua orang, dan semua stakeholders.