Fadli Zon Disebut-sebut Bakal Gantikan Edhy Prabowo Jadi Menteri KKP, Pengamat: Jangan dari Parpol!

"Namun itu butuh kondisi yang spesial," ujarnya.

Sebaiknya Bukan Orang Parpol

Sementara itu Peneliti Center of Maritime Studies for Humanity, Abdul Halim meminta pemerintah berhati-hati memilih pengganti eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang terjerat kasus suap atas penentuan jasa kargo ekspor benih lobster.

Dia menuturkan, baiknya menteri yang dipilih tak berpihak pada kalangan partai politik (parpol) tertentu untuk mencegah konflik kepentingan.

"Yang berasal dari partai rentan untuk tanda kutip menyalahgunakan kewenangan, untuk kepentingan kelompok dan golongannya. Sehingga akan sangat baik profesional yang ditunjuk, yang memiliki ketegasan, kelugasan, dan memiliki kapasitas yang memadai," kata Halim kepada Kompas.com, Kamis (26/11/2020).

Baca juga: Hilalatil Badri Minta Karang Taruna Jangan Vakum Lagi, Beri Terobosan Baru, Pemerintah Siap Bantu

Baca juga: Muncikari Pasang Tarif Rp 110 Juta, Artis Dapat Rp 60 Juta untuk Prostitusi, ST Shoumaya Tazkiyyah?

Baca juga: Timur Tengah Mencekam, Ini Negara yang Ingin Dilenyapkan Amerika di Akhir Pemerintahan Donald Trump

Dia menuturkan, sosok Menteri KP selanjutnya harus memiliki visi dan misi untuk memakmurkan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelestarian ekosistem pesisir.

Selain punya visi dan misi, menteri tersebut harus berpihak pada masyarakat kelautan dan perikanan. Sebisa mungkin, segala aturan yang dibuat harus memberikan ruang pada nelayan untuk memberi masukan.

"Harus profesional, mementingkan bangsa dan negara, dan memastikan bahwa mandat konstitusi dijalankan di tingkat eksekutif dalam hal ini Menteri KP," pungkas Halim.

Baca juga: Ribuan Foto Syur Sineenat Selir Raja Thailand Bocor ke Publik, Benarkah Akibat Perebutan Kekuasaan?

Baca juga: Cara Membuat Jus Labu Siam dan Mentimun untuk Turunkan Tekanan Darah Tinggi

Baca juga: Susunan Pengurus MUI KH Miftahul Achyar dari NU Jadi Ketum, Tengku Zulkarnain Tersingkirkan

Sebelumnya diberitakan, KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka usai ditangkap sepulangnya dari AS pada Rabu dini hari, (25/11/2020).

Penetapan tersangka membuat Edhy Pranbowo mundur dari jabatannya sebagai Menteri KP dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara sesuai arahan Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.

Penugasan ini berlaku hingga ditetapkannya Pelaksana Harian (Plh.) Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Keputusan Presiden.

Prediksi reshuffle

Sementara itu, Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, ditetapkannya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka oleh KPK akan membawa sejumlah implikasi politik.

Salah satunya, Presiden Joko Widodo diprediksi bakal segera melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.