Menteri KKP Ditangkap
Ini Penyebab Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Harta Orang Dekat Prabowo Subianto Berlimpah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberitakan menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
lihat foto
Ini Penyebab Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Harta Orang Dekat Prabowo Subianto Berlimpah
TRIBUNJAMBI.COM-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberitakan menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Politisi Partai Gerindra Edhy Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno Hatta Rabu (25/11/2020) dini hari setibanya dari perjalanan ke luar negeri (Amerika Serikat).
Edhy Prabowo ditangkap atas dugaan kasus korupsi ekspor benur (benih udang).
Demikian informasi yang dikutip Warta Kota dari Tribun Medan (Tribun Network).
Informasi yang beredar di kalangan awak media melalui grup-grup WhatsApp, kasus ini diduga korupsi ekspor benih udang lobster.
"Edhy Prabowo dilaporkan ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta sepulangnya dari Amerika Serikat sekira pukul 01.30 WIB," demikian pesan berantai di Grup WhatsApp.
Baca juga: BREAKING NEWS KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta
Terkait kabar dugaan penangkapan ini, Tribun mencoba konfirmasi ke Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, namun belum ada respon.
Seperti diketahui, Edhy Prabowo adalah Menteri Kelautan dan Perikanan yang menggantikan menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti.
Saat Susi Pudjiastuti menjadi orang nomor satu di KKP, kebijakannya jelas dan tegas, yakni melarang ekspor benur dan menenggelamkan kapal-kapal asing yang digunakan untuk mencuri ikan di Indonesia.
Dua kebijakan fenomenal Susi Pudjiastuti itu langsung distop oleh Edhy Prabowo begitu menjadi menteri.
Orang dekat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ini langsung membuka kran ekspor benur dan kapal yang ditangkap tidak lagi ditenggelamkan, tetapi disita.
Baca juga: ILC Tadi Malam Panas, Fadli Zon Debat Sengit dengan Maman Abdurrahman: Bisakah Gubernur Dicopot?
Kekayaan Edhy Prabowo
Nama Edhy Prabowo termasuk salah satu sosok menteri yang namanya sering disebut-sebut publik di Indonesia.
Kebijakannya yang dinilai kontroversial di Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) jadi pemicunya.
